Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebutkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan diperlukan untuk mengantisipasi serangan Siber yang dapat mengancam keamanan Siber nasional.Saya berharap semua pihak dapat membangun kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi ancaman siber
"Saya berharap semua pihak dapat membangun kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi ancaman siber sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki," kata Kepala BSSN Letjen TNI Purn Hinsa Siburian saat membuka Konferensi Cyber Security Indonesia (CSI) Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu.
Menurut dia, BSSN sangat terbuka bagi pihak manapun untuk berbagi informasi terkait keamanan siber.
Baca juga: Soal peretasan WhatsApp, Kominfo akan gandeng BSSN
"Kita akan kolaborasi melalui 'working group', investigasi dan penelitian bersama terkait teknologi, tren, dan permasalahan siber, dan capacity building dengan melaksanakan cyber security training," tuturnya.
Hinsa menyebutkan selama tiga tahun ini, BSSN berkomitmen untuk terus berperan dalam membangun keamanan dan ketahanan siber nasional melalui berbagai program kegiatan dan layanan yang telah dilaksanakan.
BSSN telah memberikan layanan penilaian risiko dan identifikasi kerentanan serta audit keamanan TIK; mengembangkan dan mengoordinasikan kerangka kerja perlindungan Infrastruktur Kritis Nasional (IKN); memberikan layanan capacity building, sosialisasi security awareness dan literasi keamanan siber; mengorganisasi dan melaksanakan latihan bersama untuk menguji prosedur dan kesiapsiagaan para pemangku kepentingan khususnya dalam sektor IKN.
Program dan layanan tersebut berhasil meningkatkan tingkat keamanan siber Indonesia dengan indikasi meningkatnya peringkat Indonesia pada Global Cyber Security Index (GCI).
"Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif para pemangku kepentingan keamanan siber nasional," kata mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) ini.
Baca juga: Kerja sama dengan Huawei, BSSN jamin netralitas teknologi
Baca juga: Wakil Kepala BSSN ingatkan waspada kemajuan teknologi ponsel pintar
Dikatakannya, berdasarkan laporan GCI yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union (ITU), peringkat Indonesia naik dari peringkat ke- 70 (tujuh puluh) pada tahun 2017 menjadi peringkat ke-41 (empat puluh satu) pada tahun 2018 dari 194 (seratus sembilan puluh empat) negara.
Peringkat GCI ini telah diakui dan menjadi salah satu rujukan bagi seluruh negara terkait komitmen dan usaha dalam menjaga dan meningkatkan keamanan siber.
Penilaian GCI memiliki 5 (lima) pilar parameter yang meliputi aspek legal, aspek teknikal, aspek organisasi, aspek pembangunan kapasitas, dan aspek kerja sama. Kelima pilar tersebut menjadi salah satu landasan dalam menyusun Strategi Keamanan Siber Nasional.
Menurut dia, strategi keamanan Siber nasional diperlukan untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, insiden, dan/atau serangan siber, meningkatkan budaya keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya keamanan siber.
Dalam kesempatan itu, BSSN sangat mengapresiasi Konferensi Cyber Security Indonesia tahun 2019 karena konferensi ini akan menjadi momen yang sangat strategis dan penting untuk disikapi bersama, dalam usaha dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan siber nasional.
"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi kita semua untuk berunding dan bertukar pendapat mengenai strategi keamanan dan tata kelola keamanan siber di Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Wamenhan: Industri strategis perlu kembangkan pertahanan siber
Baca juga: Pemerintah diminta perkuat keamanan siber terkait Tol Langit
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
