"Rusun itu diperuntukan bagi pemilik lapak yang berkenan direlokasi. Relokasi termasuk membantu pemindahan sekolah bagi anak pemilik lapak," kata Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko di Jakarta, Selasa.
Untuk mendapatkan informasi hunian itu, oemkot telah membuka posko terpadu di lokasi penggusuran sejak Kamis (14/11) dan terus disiagakan hingga saat ini.
Posko itu terdiri aatas sejumlah petugas dari unsur Satpol PP Jakarta Utara, Sudin Perumahan, Sudin Sumber Daya Air, Sudin Bina Marga, Sudin Lingkungan Hidup, Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Sudin Kehutanan.
Baca juga: Korban penggusuran Sunter Agung ditawari pelatihan keterampilan
Baca juga: 11 truk disiapkan untuk angkut puing di bekas penggusuran Sunter Agung
Selain hunian di Rusun Marunda, Pemkot juga memfasilitasi sarana pendidikan bagi anak-anak warga agar tetap bersekolah.
Sejumlah sekolah disiapkan diantaranya TK, SD, SMP Terpadu di Rusun Marunda, SMAN 114 dan SMKN 49 di wilayah Kecamatan Cilincing.
Pemerintah Kota Jakarta Utara dibantu 1.500 personel gabungan dari Kepolisian, Satpol PP dan PPSU melakukan penertiban bangunan di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kamis (14/11).
Penertiban tersebut berujung bentrok karena warga mempertahankan bangunan mereka yang sudah ditinggali sejak puluhan tahun tersebut.
Baca juga: Tebebuya kuning ditanam di lokasi bekas penggusuran Sunter Agung
Baca juga: Wakil Ketua DPRD tegaskan Anies tak pernah janji soal penggusuran
Pewarta: Fauzi
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
