• Beranda
  • Berita
  • Kemnaker siapkan BLK untuk program kartu prakerja

Kemnaker siapkan BLK untuk program kartu prakerja

22 November 2019 22:12 WIB
Kemnaker siapkan BLK untuk program kartu prakerja
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. ANTARA/HO-Humas Kemenaker

daerah yang TPT tertinggi tentu akan mendapat prioritas

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu lembaga pelatihan yang akan melaksanakan pelatihan melalui Program Kartu Prakerja.

Selain BLK milik Kemnaker, program Kartu Prakerja akan diimplementasikan melalui BLK milik Kementerian/Lembaga lain, BLK milik pemda, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, dan training centre industri.

"Pelatihan ini akan dilakukan di BLK yang terdiri dari BLK Kemnaker, BLK K/L lain, BLK Pemda. Kemudian ada juga LPK swasta dan perusahaan serta industri juga punya pusat pelatihan itu sedang kita inventarisir semua," kata Ida melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Menko PMK perkirakan 10 juta orang butuhkan kartu prakerja
Baca juga: Menaker sebut implementasi Kartu Prakerja butuhkan kerja kolosal


Ida menjelaskan, dalam pelaksanaannya nanti, Kartu Prakerja akan menyasar pencari kerja, masyarakat yang terdampak PHK, serta pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan atau pun alih keterampilan.

Selain itu, pendistribusian Kartu Prakerja akan memprioritaskan daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi.

"Daerah yang TPT tertinggi tentu akan mendapat prioritas. Karena memang memprioritaskan mereka yang masuk kategori penganggur," kata dia.

Baca juga: Tiga pilar dan kemandirian insan cita
Baca juga: Kartu Prakerja dan Vokasi BPJAMSOSTEK sasar kebutuhan dunia usaha


Menaker menegaskan, pemilihan lembaga pelaksana pelatihan tersebut akan diseleksi dan diverifikasi.

"Dan nanti lembaga pelatihan yang melaksanakan adalah lembaga yang sudah teregister dan terakreditasi. Karena kalau kita ingin meningkatkan kompetensi, lembaganya pun harus kompeten," tegasnya.

Saat ini, pemerintah masih membahas detail dan teknis pelaksanaan program. Termasuk pembentukan Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja di bawah koordinasi Menko Perekonomian.

"PMO itu nanti yang akan mengelola program Kartu Prakerja secara profesional dan akuntabel, " paparnya.

Baca juga: Presiden Jokowi minta kartu prakerja terlaksana Januari 2020
Baca juga: Program Kartu Pra Kerja bukan berbentuk pemberian uang

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019