Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pengelolaan stasiun-stasiun adalah tugas pertama perusahaan patungan atau joint venture ini.
"Diharapkan aliran penumpang dari kereta api ke Transjakarta atau ke MRT Jakarta bisa lebih nyaman. Termasuk tiketnya juga terintegrasi," kata Kartika di Balai Kota Jakarta, Senin.
Setelah pengelolaan stasiun, kata dia, tugas selanjutnya adalah melakukan perencanaan untuk mendukung pengembangan di beberapa stasiun utama, seperti Stasiun Senen dan Tanah Abang yang nantinya akan dibuatkan konsep pengembangan Transit Oriented Development (TOD).
"Seperti harapan Pak Gubernur sehingga masyarakat Jakarta akan dekat dengan transportasi umum, bukan daerah yang ada mobilnya, tetapi kawasan yang dekat dengan transportasi umum," ujar Kartika.
Dengan dua tugas ini, diharapkan dalam dua tahun ke depan semakin banyak warga Jakarta yang menggunakan fasilitas TOD yang memiliki akses mudah ke transportasi publik lainnya karena dekat dengan kediamannya.
"Jadi konsepnya seperti itu. Ya seperti di Jepang, di Belanda. Masyarakatnya kan berkumpul justru di tempat-tempat yang menjadi titik transportasi umum," tutur Kartika.
Seperti diketahui, Untuk mempercepat realisasi integrasi transportasi publik di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), PT KAI dan PT MRT Jakarta sepakat membentuk perusahaan gabungan dengan ditandatanganinya HoA tentang Perjanjian Pokok Pembentukan Perusahaan Dalam Rangka Integarasi Transportasi Jabodetabek.
Baca juga: Joint venture KAI-MRT diyakini bisa beroperasi awal 2020
Baca juga: Anies: Joint venture kereta api merupakan impian yang jadi kenyataan
Baca juga: PT KAI dan PT MRT bentuk perusahaan patungan integrasikan transportasi
Penandatanganan tersebut dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT KAI (Persero) Edi Sukmoro dengan Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin, dengan disaksikan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.
Penandatanganan Perjanjian ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan arahan agar pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek dapat dilakukan oleh satu otoritas yang dipimpin oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Meski belum dapat ditetapkan nama perusahaan baru tersebut, namun PT MRT Jakarta akan menjadi leading sector dalam perusahaan baru tersebut. Karena nantinya, PT MRT Jakarta akan memiliki saham sebesar 51 persen, sedangkan saham PT KAI sebesar 49 persen.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
