Dalam pertemuan ini Ida mengapresiasi PMI sebagai penyumbang devisa negara. Untuk itu, menurut mantan anggota DPR RI ini, negara wajib memberikan perlindungan terhadap PMI.
"Saat ini kita sudah punya undang-undang yang lebih baik untuk memastikan perlindungan terhadap PMI yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" kata Ida Fauziyah dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Menaker ajak PMI berwirausaha usai bekerja di Malaysia
Ida juga menyampaikan beberapa program dari pemerintah terkait dengan pemberdayaan untuk purna-PMI, seperti program Desa Migran Produktif (Desmigratif), pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mantan PMI, dan lain-lain.
"Tentu ibu-ibu dan mbak-mbak semua akan pulang kampung dan menjadi wirausaha," kata dia.
Para pekerja yang semuanya perempuan menyambut baik kunjungan ini. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai keluhan dan masukan kepada Pemerintah RI.
Baca juga: Pemerintah akan bentuk pekerja migran cinta Tanah Air
Salah satu PMI asal Malang meminta kepada pemerintah untuk menghapus sistem kerja kontrak. Di kesempatan yang sama PMI asal Lombok meminta kepada pemerintah untuk mempermudah permodalan usaha bagi purna-PMI.
Pada pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 200 PMI itu Ida Fauziyah juga berpesan kepada PMI di Malaysia untuk membentengi diri dari pengaruh ideologi dan pemikiran yang membahayakan kehidupan bangsa.
"Jangan ikut ideologi dan pemikiran keagamaan yang radikal, karena bertentangan dengan Pancasila," tegas Ida.
Lebih lanjut Ida Fauziyah meminta para PMI menjadi duta bela negara untuk menebarkan nasionalisme dan semangat cinta Tanah Air. Di samping itu Ida juga meminta para PMI berperan menjadi duta wisata untuk mempromosikan potensi pariwisata Indonesia.
Baca juga: Menaker: peran perempuan di ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
Baca juga: Menaker ajak investor Amerika kembangkan SDM Indonesia
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
