Wakil Ketua DPR khawatir RI jadi negara konsumsi bukan negara industri

15 Desember 2019 18:02 WIB

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel bersiap memimpin rapat pimpinan fraksi - fraksi DPR di ruang Komisi VII, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Perlu kemitraan dari lembaga negara dan pemerintah untuk merevisi atau mengamandemen peraturan dan perundangan agar pro investasi jangka panjang, pro industri

Wakil Ketua DPR RI bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel menyampaikan kekhawatirannya Indonesia menjadi negara konsumsi ketimbang menjadi negara industri yang tangguh.

"Struktur perekonomian nasional saat ini cenderung menjadikan Indonesia sebagai negara konsumsi," kata Rachmat Gobel kepada Antara di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, kebijakan pembangunan dan perekonomian nasional harus mengarah pada upaya menjadikan Indonesia negara produsen.

Oleh karena itu, kata dia, perlu dibangun cita-cita dan semangat bersama menjadikan Indonesia negara industri yang kuat, setidaknya pada 100 tahun Indonesia merdeka yaitu tahun 2045.

"Perbaikan pelayanan investasi melalui berbagai paket kebijakan harus didukung dengan kebijakan yang memperkuat kepastian investasi jangka panjang," kata mantan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Industri itu.

Sayangnya, Rachmat Gobel melihat iklim investasi saat ini cenderung hanya menguntungkan investor dan pelaku dunia usaha jangka pendek alias pedagang.

"Perlu kemitraan dari lembaga negara dan pemerintah untuk merevisi atau mengamandemen peraturan dan perundangan agar pro investasi jangka panjang, pro industri," kata mantan Menteri Perdagangan itu.

Ia mengajak pemerintah bersama DPR RI merumuskan undang-undang yang membangun iklim usaha pro industri agar Indonesia tidak tertinggal dan kalah bersaing dalam menghasilkan produk barang maupun jasa.

"Bila iklim investasi hanya menguntungkan investor jangka pendek atau pedagang saja, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia keluar dari Kelompok G20," kata dia.

Bahkan lanjut dia, rencana untuk bisa mendorong PDB setara GNI per kapita sebesar 5.600 - 5.930 dolar AS pada 2024 seperti amanah RPJMN 2020-2024 akan sulit tercapai.

Baca juga: Kadin berharap omnibus law efektif perbaiki iklim usaha dan investasi
Baca juga: Bertemu CEO Korea, Jokowi: Iklim investasi Indonesia semakin menarik
Baca juga: Menperin: pemerintah terus ciptakan iklim investasi kondusif