"Kami lagi memetakan kebutuhan pasar kerja, agar dapat menyusun program-program pelatihan untuk Kartu Pra-Kerja. Sehingga para lulusan mendapatkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan salah satu kendala SDM di Indonesia adalah tidak sesuainya antara kebutuhan industri dengan kemampuan SDM yang ada. Untuk itu pemerintah berupaya untuk memfasilitasi akses mutu para calon pekerja.
Baca juga: Program Kartu Prakerja akan disesuaikan dengan kebutuhan industri
"Kemudahan akses betul-betul jadi program pemerintah. Nah saat ini kami sedang menetapkan sektor mana saja yang jadi kebutuhan dari angkatan kerja kita. Agar nanti lembaga pelatihan dapat memberikan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan seputar itu," kata dia.
Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah menyusun program-program lainnya untuk Kartu Pra-Kerja, setelah itu maka akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Pra-Kerja akan diluncurkan pada Agustus 2020.
Pada Desember 2019, pemerintah berencana menyelesaikan peraturan presiden Kartu Pra-Kerja, pada Januari 2020 pemerintah menargetkan penyelesaian Project Management Office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Pra-Kerja.
Kemudian pada Februari 2020 akan dilakukan sosialisasi ke publik melalui situs jejaring, kemudian pada Maret dan April 2020 akan dilakukan uji coba di dua kota yaitu Jakarta dan Bandung. Uji coba itu akan dilakukan berbasis aplikasi.
Baca juga: Legislator: Harus ada arah jelas penerima Kartu Prakerja
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
