Kebijakan yang dilakukan dalam bidang fiskal dan keuangan negara diharapkan juga dapat berdampak kepada peningkatan sektor riil di berbagai daerah sehingga juga membantu melesatkan kinerja perekonomian nasional.Saya melihat kita sudah baik dalam melakukan pengetatan dari sisi fiskal tapi dari sisi sektoral tidak terlihat. Artinya pemerintah menjaga betul anggaran kita itu defisitnya tidak terlalu besar, penggunaan utang terkelola dengan baik, keseimbangan p
"Saya melihat kita sudah baik dalam melakukan pengetatan dari sisi fiskal tapi dari sisi sektoral tidak terlihat. Artinya pemerintah menjaga betul anggaran kita itu defisitnya tidak terlalu besar, penggunaan utang terkelola dengan baik, keseimbangan primer kita mengecil tapi sisi sektoralnya ini belum kelihatan progresnya. Harusnya ini berdampak pada perbaikan di sektor riilnya juga," kata Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Risza dalam rilis Humas PKS di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Tahan perlambatan ekonomi, BI janjikan kebijakan tetap longgar di 2020
Menurut Handi Risza, seharusnya yang sudah berjalan dengan baik dari segi aspek fiskal ini juga seharusnya berdampak kepada pergerakan sektor riil.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah ke depannya juga harus mulai berani untuk misalnya memperlebar sedikit defisit anggaran asalkan tidak sampai melebihi tiga persen sesuai aturan perundangan yang berlaku.
"Saya rasa (bila hal ini dilakukan), perekonomian itu akan mulai bergairah kembali, sehingga ini akan mendorong banyak investor atau pegiat ekonomi untuk bisa menggerakkan kembali sektor ekonomi ini sebab jika tidak demikian, maka rantai masalah ini tidak akan putus," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya investasi langsung atau Penanaman Modal Asing (PMA) dibanding sekadar portofolio, agar terlihat tampak fisik dari penanaman modal seperti ada pabriknya yang berarti juga akan membuka lapangan kerja di Tanah Air.
Handi Risza juga menyambut baik rencana pemerintah untuk membuat omnibus law untuk merampingkan semua peraturan yang ada, serta wacana terkait membuat atau akan mereformasi peraturan perpajakan.
Baca juga: Untuk keberlanjutan planet dibutuhkan pengembangan ekonomi sirkular
"Ini juga harus segera. Tetapi harus dengan semangat memperbaiki, bukan hanya tambal sulam saja," ucapnya.
Sebagaimana diwartakan, kebijakan untuk menurunkan suku bunga acuan dinilai ke depannya dapat melonggarkan tekanan dari ketidakpastian kondisi perekonomian global yang juga berdampak kepada kinerja berbagai aspek perekonomian nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian menyatakan penurunan suku bunga dianggap penting guna menjaga perekonomian Indonesia di tengah tekanan sentimen ekonomi global.
Menurut dia, penurunan suku bunga pada sektor riil akan berdampak pada peningkatan kualitas produk dalam negeri yang akan semakin bisa bersaing pada pasar domestik dan regional.
Baca juga: Akademisi: perlu terobosan kebijakan hadapi tantangan global
Saat ini, lanjut politikus Partai Gerindra itu, pasar domestik tengah dihadapi oleh perdagangan bebas, yang jika kalah bersaing industri lokal dapat terancam dan berimbas terhadap lapangan kerja.
"Saya berharap bank-bank pelaksana dapat berkoordinasi dengan BI, tentunya juga bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan pembuat kebijakan fiskal. Karena agak sulit kalau tidak ada suatu inovasi strategis untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, padahal hal itu diperlukan juga guna memperluas lapangan kerja," katanya.
Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyarankan kepada Bank Indonesia agar kembali memangkas suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate-nya pada 2020.
Piter mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk dapat memberi waktu kepada perbankan agar melakukan transmisi terhadap kebijakan BI sebelumnya yaitu pemangkasan suku bunga acuan sebanyak 100 bps.
Ia menuturkan perbankan memang sudah mulai menurunkan suku bunga kredit dan suku bunga deposito namun masih minim sebab mereka menahan untuk menurunkannya karena likuiditas yang ketat.
Baca juga: Apindo minta menteri ekonomi segera buat kebijakan jangka pendek
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019
