Gubernur: 94 ribu anak di Riau putus sekolah karena keterbatasan biaya

1 Januari 2020 10:43 WIB

Dokumentasi - Pelajar SD 005 Singkep Selatan berada di halaman sekolah mereka di Pulau Berhala, Lingga, Kepulauan Riau, Selasa (6/11/2018). Akses pendidikan di Kepulauan Riau tersebut hanya sampai sekolah dasar, untuk melanjutkan ke tingkatan di atasnya mereka harus pindah ke pulau dengan jarak terdekat mencapai 1,5 jam perjalanan menggunakan kapal. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/kye.

kita akan bahas itu dengan wali kota dan bupati

Gubernur Riau Syamsuar menyebutkan saat ini di wilayahnya terdapat sekitar 94 ribu anak putus sekolah dari berbagai jenjang karena keterbatasan biaya.

Gubernur Syamsuar di Pekanbaru, Rabu, mengatakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya akan bertemu dengan wali kota dan bupati di wilayahnya untuk membahas kebijakan yang mengatur hal tersebut.

Menurut Gubernur, untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri memang biaya pendidikan masih digratiskan dari pemerintah, namun untuk keperluan biaya sehari-hari, masyarakat yang tergolong miskin tidak mampu membiayai anaknya sekolah.

"Kondisi ini banyak terjadi juga karena keterbatasan pengetahuan warga yang berada di pinggiran terkait pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Kita akan bahas itu dengan wali kota dan bupati," kata Gubernur Syamsuar.

Baca juga: Kelas perahu di Pangkep turunkan anak putus sekolah 51 persen
Baca juga: Risma apresiasi mahasiswa jadi pendamping anak putus sekolah

Sementara untuk murid SMA sederajat di daerah ini yang tergolong tidak mampu juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan jumlah mencapai Rp400 ribu per bulan.

Dengan subsidi tersebut, diharapkan angka anak putus sekolah di Provinsi Riau bisa berkurang sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Sementara persentase anak usia 7-17 tahun yang mengalami putus sekolah di Provinsi Riau saat ini mencapai 44,37 persen, hal ini menempatkan provinsi ini berada di urutan ketiga di bawah Jambi dan Banten yang masing-masing sebesar 46,36 persen dan 49,63 persen.

Baru-baru ini, pihak Polres Dumai membantu menebus ijazah milik warganya yang tertahan dua tahun di sekolahnya karena keterbatasan biaya sekolah. Menurut pihak Polres, untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pihak lain yang punya kemampuan juga harus tergerak hatinya untuk mengatasi masalah pendidikan.

Baca juga: Ratusan ribu anak NTT putus sekolah
Baca juga: Tata boga, otomotif hingga barista untuk anak putus sekolah
Baca juga: Kemendikbud: Zonasi dibuat untuk menjawab masalah putus sekolah