GSI sampaikan hasil riset Pilkada Makassar butuh pemimpin revolusioner

"Dari hasil riset sebagian masyarakat menginginkan figur yang baru dan lebih revolusioner dalam berbagai hal demi kemajuan kota," ujar Direktur Eksekutif PT GSI Herman Lilo dalam diskusi Ngobrol Politik, di Warkop 212 Toddopuli Makassar, Sulawesi Sel

Lembaga General Survei Indonesia (GSI) menyebut masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan butuh pemimpin yang revolusioner dalam menjalankan pemerintahan di masa depan, apalagi saat ini terbuka peluang para bakal calon berusaha memenangkan pertarungan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, 23 September 2020.

"Dari hasil riset sebagian masyarakat menginginkan figur yang baru dan lebih revolusioner dalam berbagai hal demi kemajuan kota," ujar Direktur Eksekutif PT GSI Herman Lilo dalam diskusi Ngobrol Politik, di Warkop 212 Toddopuli Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Ia menyampaikan hasil riset yang dilakukan untuk Pilkada Makassar pada 8-18 November 2019, dengan melibatkan 880 responden tersebar secara proporsional di 15 kecamatan dengan margin of error 3,8 persen, menunjukkan ada 63,83 persen responden menginginkan wajah baru pemimpinnya.
Baca juga: Bawaslu-KPU Makassar bahas Pilkada 2020 dengan Kapolrestabes

Sementara warga yang masih menginginkan figur lama sebesar 18,72 persen, sisanya 12,45 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

Bila menarik kinerja saat dipimpin mantan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto hingga 2018 lalu, ada beberapa hasil yang cukup siginifikan.

Ia menjelaskan, riset atas kepuasan publik masih rendah pada masalah penanganan banjir, kemacetan, dan pengangguran.

Selain itu, hanya 33,36 persen masyarakat yang puas terhadap penanganan banjir, sementara 52,75 persen tidak puas. Sisanya 13,89 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Sedangkan di sektor penanganan kemacetan yakni 32,91 persen masyarakat puas, dan 53,05 persen tidak puas, sisanya 14,04 persen tidak menjawab. Pada sektor penanganan pengangguran tingkat kepuasan masyarakat juga rendah, sebesar 35,60 persen. Masyarakat yang tidak puas sebesar 51,65 persen, sisanya 12,75 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Penanganan kebersihan masyarakat cukup puas, namun sebagian besar mengkritik program iuran sampah sebagai program yang memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah," ujar dia.
Baca juga: Diskusi politik bahas pengaruh kolom kosong pascapilkada Makassar

Sejauh ini, sebanyak 44,59 persen masyarakat tidak setuju dengan program iuran sampah, dan hanya 40,76 persen yang mengatakan setuju. Sebanyak 14,65 persen sisanya tidak menjawab. Kendati demikian hasil riset ini bisa saja berubah saat pilkada nanti.

Ketua Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Masika ICMI) Sulsel Ardiansyah S Pawiru dalam diskusi tersebut mengungkapkan ada sebagai ketua RT dan RW yang masih keberatan soal pemberlakuan iuran sampah. Selain itu, pencanangan World City atau Makassar Kota Dunia juga mendapat singgungan.

"Ada yang sering mereka keluhkan saat diskusi mengenai pembangunan Kota Makassar karena berat nagihnya ke kelompok-kelompok miskin termasuk soal world city," ungkap dia.

Sedangkan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulawesi Selatan Prof Yusran Jusuf dalam diskusi bertema 'Sinkronisasi Program Gubernur dan Calon Wali Kota Makassar" itu, mengemukakan untuk tingkat pengangguran di Makassar masih tinggi.

Menurut dia, dalam konsep Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, cara penanganannya adalah dengan mengembangkan entrepreneurship. Hal ini sejalan dengan program salah satu bakal calon Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yakni creative hub.

Dia membeberkan, Pemerintahan Nurdin Abdullah telah menginisiasi pembangunan South Sulawesi Creative Hub (SSCH) di belakang Gedung Celebes Convention Center, Jalan Metro Tanjung Bunga yang ditargetkan selesai tahun ini.
Baca juga: PDIP target menang delapan daerah Pilkada Sulsel

Ruang kreatif ini akan dilengkapi berbagai fasilitas, di antaranya meeting room, working place, production house, expo product, ruang animasi, mini teater, ruang fotografi, dan sarana prasarana lain yang dianggap bisa memfasilitasi anak muda milenial.

"Kebutuhan Kota Makassar tentu wali kotanya mesti berwawasan entrepreneurship. Kemudian harus milineal. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi kuat agar bisa membangun Kota Makassar tidak sekadar menjadi pintu gerbang Indonesia Timur, tapi tempat persinggahan atau pusat perekonomian di KTI," ujarnya.

Juru Bicara Munafri Arifuddin akrab disapa Appi, Muhammad Fadli Noor telah memaparkan sejumlah program yang dicanangkan bila terpilih menjadi wali kota Makassar.

Program-program tersebut disusun dengan mengacu pada lima program utama Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yakni Sulsel bersih melayani, Sulsel terkoneksi, Sulsel sehat dan cerdas, Sulsel sejahtera mandiri, dan Sulsel berkarakter.

"Kami merasa bertanggung jawab agar ke depan pembangunan kota itu sinkron dengan arah pembangunan provinsi. Alasan itulah yang mendasari, sehingga visi misi kami susun dengan mengacu pada visi misi gubernur. Karena kalau Makassar salah urus, Sulsel pasti gagal mencapai target-target pembangunan," kata Ketua PSI Sulsel itu.

Moh Ramdhan Pomanto memberikan keterangan pers kepada wartawan saat menjabat Wali Kota Makassar beberapa waktu lalu. ANTARA/Dok. Darwin Fatir.

Ramdhan Pomanto Menampik hasil survei

Dalam kesempatan lain, mantan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang berniat maju kembali, menampik anggapan bahwa selama ini tingkat kepuasan publik atas kinerjanya rendah. Padahal, apa yang sudah dilakukan selama ini mendapat dukungan penuh masyarakat secara luas.

"Lembaga survei mana itu. Persoalannya ada 40 terdaftar di KPU, saya pun bisa bikin lembaga survei. Di lembaga survei lain tidak ada menyatakan begitu, termasuk lembaga survei nasional," ujarnya pula.

Ia menegaskan soal survei, pihaknya juga memiliki data yang lebih akurat dan lembaga surveinya terdaftar di KPU termasuk integritasnya kuat. Meski demikian pria disapa akrab Danny Pomanto enggan membeberkan lembaga survei tersebut.

"Ada tiga lembaga nasional saya punya data, tapi tidak begitu. Terbalik malah. Kalau soal mengenai dukungan ASN secara pribadi ke saya waktu itu hanya 4 persen. Ada pun menyebut saya di titik nadir, terendah, Alhamdulillah itu melebihi 50 persen. Saat ini kita belum bergerak," ujar dia di sela pengembalian formulir pencalonan di Sekretariat Partai Demokrat Makassar.