Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay di Jayapura, Jumat, mengatakan anggaran memang mencapai hampir Rp1 triliun, tapi setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ada perubahan, dan hal tersebut masih dalam rasionalisasi.
"Perubahan tersebut, berdasarkan permintaan dari pemerintah kabupaten (pemkab) yang sebelumnya telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," katanya.
Menurut Theodorus, namun revisi jumlah dana hibah tersebut tidak terjadi pada 11 kabupaten secara keseluruhan, hanya beberapa saja.
"11 kabupaten sudah melakukan penandatanganan NPHD, tetapi ada beberapa daerah yang melakukan rasionalisasi lagi, misalnya Waropen, Nabire dan Keerom," ujarnya.
Dia menjelaskan sedangkan untuk kabupaten yang membutuhkan biaya terbesar, yakni Kabupaten Yahukimo, di mana hal tersebut dikarenakan, proses pendistribusian logistik dan juga penyelenggara pilkada harus dilakukan menggunakan pesawat terbang.
"Biaya terbesar ada di Kabupaten Yahukimo, yakni sebesar Rp70 miliar, hal tersebut dikarenakan ada 51 distrik, dan tidak ada jalan darat, semua harus melalui udara," katanya lagi.
Sekadar diketahui, ke-11 kabupaten di Papua yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini adalah Kabupaten Nabire, Asmat, Keerom, Waropen, Merauke, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori dan Yalimo.
Baca juga: 11 Kabupaten di Papua laksanakan pilkada serentak 2020
Baca juga: PDIP Papua targetkan lima kabupaten menang Pilkada serentak 2020
Baca juga: PKPU larangan koruptor maju pilkada masih digodok
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
