Mathla'ul Anwar mengajak semua organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam lain untuk memberikan dakwah atau ceramah keagamaan yang memegang prinsip Pancasila dan tidak mengarah ke radikal.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Amanah Pengurus Besar (PB) Mathla'ul Anwar, Irsjad Djuwaeli, usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Senin.
Baca juga: BNPT: Upacara 17-an akan digalakkan untuk atasi radikalisme
Baca juga: Wapres pimpin ratas lanjutan penanganan radikalisme
Baca juga: Wapres Ma'ruf: UIN harus bisa redam penyebarluasan paham radikal
Irsjad mengatakan ormas-ormas Islam yang terdaftar di lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa dipastikan tidak tercemar paham radikal, karena bergerak dalam satu visi untuk tidak melenceng dari Pancasila
"Ormas-ormas yang tergabung dalam MUI kelihatannya tidak ada yang radikal, tapi kelompok yang tidak tergabung di dalam ini yang kadang berpendapat lain. Maka tugas kita memberikan pemahaman dakwah yang benar," kata Irsjad di Jakarta, Senin.
Mathla'ul Anwar mendukung upaya Pemerintah dalam menanggulangi gerakan radikalisme dan terorisme, yang programnya dipimpin langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin.
Dalam mendukung upaya Pemerintah itu, Irsjad mengatakan Mathla'ul Anwar mendorong para penceramah untuk menyampaikan khotbah yang sesuai dengan ajaran Islam wasathiyah atau Islam jalan tengah.
"Kami ingin mengarahkan bahwa dalam agama boleh berpendapat apa saja, tetapi dalam kebangsaan tidak boleh di luar Pancasila. Radikalisme yang mengancam, itu jadi musuh negara," ujarnya.
Mathla'ul Anwar merupakan ormas Islam yang utamanya bergerak dalam bidang pendidikan. Ormas tersebut awalnya muncul di wilayah Pandeglang, Banten dan kini sudah memiliki sekitar 15 juta kader yang tersebar di Indonesia.
Mathla'ul Anwar didirikan pada 10 Juli 1916 oleh KH. Mohammad Yasin, KH. TB Mohammad Sholeh dan KH Mas Abdurrahman di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang. Kini, ormas tersebut memiliki 30 pengurus wilayah provinsi, 63 perguruan tinggi dan ribuan madrasah.
Turut hadir dalam pertemuan dengan Wapres Ma'ruf Amin tersebut ialah Ketua Majelis Fatwa Abdul Wahid Sahari, Ketua Umum Ahmad Sadeli Karim, Ketua I Mohammad Zen, Ketua II Jihaduddin, Ketua Bidang Humas Aat Surya Safaat dan Ketua Umum DPP Generasi Muda Mathla'ul Anwar Ahmad Nawawi Arsyad.
Baca juga: Soal PMA Majelis Taklim, Wapres Ma'ruf: Supaya tidak ada yang radikal
Baca juga: Menteri PANRB: Kalau mau jadi ASN, harus ikut aturan SKB radikalisme
Baca juga: Kementerian PANRB: SKB 11 menteri lindungi ASN dari radikalisme
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
