"Sudah sudah, belum lama saya tidak tahu persis tetapi sudah, yang pasti sudah," ucap Firli di gedung KPK, Jakarta, Senin.
Baca juga: Tim hukum PDIP serahkan surat laporan ke Dewas KPK
Terkait hal itu, lanjut dia, lembaganya juga telah mengirimkan surat perihal permintaan bantuan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memasukkan Harun dalam DPO.
"Kami sudah menerbitkan perintah penangkapan surat permintaan bantuan pada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut. Sudah kami layangkan dan sampai hari ini kami masih terus berusaha bekerja keras untuk melakukan penangkapan," ujar Firli.
Baca juga: Ketua KPK yakin Harun Masiku kembali ke Indonesia
Namun, ia tetap mengimbau tersangka Harun segera menyerahkan diri dan meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan Harun juga melaporkan.
"Tolong kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka dan saya imbau kepada tersangka berikan kontribusi untuk menyelesaikan persoalan ini karena sesungguhnya setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Orang perorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya," kata Firli.
Baca juga: Ketua KPU sebut tak pernah hubungi Harun Masiku
Diketahui, Harun berdasarkan catatan Ditjen Imigrasi Kemenkumham telah keluar Indonesia menuju Singapura pada Senin (6/1) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar pukul 11.00 WIB.
KPK pada Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka terkait tindak pidana korupsi suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagai penerima, yakni Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).
Sedangkan sebagai pemberi Harun Masiku dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.
Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp600 juta.
Baca juga: Presiden Jokowi: UU baru KPK tidak melemahkan
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
