Mahfud sebut kasus Jiwasraya-Asabri terus berjalan

22 Januari 2020 17:28 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Pertemuan Menko Polhukam dan Jaksa Agung itu membahas tentang pelanggaran HAM di masa lalu, penanganan kasus korupsi di Jiwasraya dan Asabri, dan kasus pelajar yang membunuh begal di Malang, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/aa.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebutkan kasus hukum terkait asuransi Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung dan PT ASABRI yang ditangani kepolisian hingga kini masih terus berjalan, namun dirinya meminta agar kedua kasus itu tak kemudian ditarik ke ranah perdata.

"Kalau sudah masuk ke ranah hukum pidana tentu tidak bisa dibelokkan ke perdata kalau memang ada unsur pidananya," kata Mahfud saat jumpa pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Masinton: Kejaksaan dan Kepolisian di KPK hindari conflict of interest

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, jalur hukum pidana dan perdata tentu berbeda sehingga tak bisa sembarangan dialihkan, sehingga bila nantinya ditemukan unsur perdata dalam kasus Jiwasraya dan ASABRI maka unsur pidananya harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Kalau memang ada unsur pidananya. Perdata ya biar diselesaikan, pidana itu tidak berubah hanya karena sesudah diketahui lalu ditempuh ke langkah-langkah keperdataan, itu tidak boleh di dalam hukum pidana," ujarnya.

Mahfud juga meminta agar pemberitaan mengenai Jiwasraya dan ASABRI tidak tendensius.

"Soal kasus Jiwasraya dan ASABRI jalur hukum tetap berjalan. Jadi Kejaksaan Agung sudah menyampaikan tadi detail langkah yang sudah dilakukan dan semua pihak supaya menunggu dan masyarakat turut mengawasi tentunya. Itu tugas Anda, tapi jangan diwarnai dengan berita-berita yang tendensius hoaks," katanya.

Baca juga: Mahfud MD sebut modal Asabri turun Rp17 triliun dalam setahun

Baca juga: PPATK telusuri aliran dana kasus Jiwasraya

Baca juga: PPATK telah terima permintaan selidiki kasus Asabri

Di lokasi yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan terkait kasus Jiwasraya, pihaknya akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan sejumlah data.

Dia juga menyebut, bakal mengusut adanya keterlibatan perusahaan manajemen investasi.

"Ya kalau peluang selalu ada (keterlibatan perusahaan manajemen investasi). Masih dalam pengembangan," kata Burhanuddin.

Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka terhadap lima orang dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kelimanya adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan.

Baca juga: Jaksa Agung: Pertemuan dengan Menkopolhukam bahas Asabri dan Jiwasraya