program mitigasi dan adaptasi yang dilakukan pemerintah dianggap bukan untuk mereka
Sekilas tidak ada yang tampak berbeda dari jalanan gang di Blok Empang, Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. Hanya terlihat permukaannya saja sedikit tidak rata oleh potongan batu dari puing sisa bangunan yang menyembul di sana sini.
Siapa nyana jika jalanan tersebut hasil urukan warga yang bermukim di sana. Tindak main-main, ketebalannya sudah mencapai 1,5 hingga dua meter.
"Beberapa rumah di sini sudah ditinggikan, mau gimana lagi. Ini supaya air tidak masuk, jalan saja tadinya sudah dibeton terus diuruk lagi supaya nambah tinggi," kata Maya, salah seorang warga di Blok Empang ketika ditemui di rumahnya yang juga sudah ditinggikan dua kali sejak 2002.
Jika rumah Maya terlihat normal, tidak demikian dengan rumah semi permanen milik tetangganya yang ketinggiannya lebih kurang hanya tersisa satu meter karena kalah tinggi dengan jalanan gang yang terus ditimbun. Bahkan mungkin pemiliknya tidak dapat berdiri tegak di dalam rumahnya, yang kini jarak antara lantai dan atap begitu dekat.
Bagi Maya dan ratusan orang yang tinggal di salah satu wilayah Kelurahan Pluit itu, banjir sudah bukanlah tamu asing. Setiap terjadi pasang laut, rob akan datang menghampiri dengan ketinggian yang beragam.
Daerah itu memang awalnya merupakan tempat air berlabuh. Blok Empang mengambil nama lokasi yang sebenarnya, karena awalnya di sana memang empang, tempat air laut bergenang mengingat posisinya yang berada tepat di bibir Teluk Jakarta.
Tanpa mereka sadari kondisi lingkungan di pesisir Jakarta sebenarnya telah membuat mereka beradaptasi. Saat masih berstatus warga baru di wilayah itu, mereka membangun rumah-rumah panggung.
Dengan sebelumnya menimbun empang tersebut menggunakan campuran tanah, kulit kerang dan puing untuk mengeraskan dan menaikkan permukaan tanah, warga Blok Empang yang baru pertama kali dalam sejarah menggelar pemilihan RT/RW pada Mei 2019 tersebut kini menghuni rumah semi permanen hingga permanen.
Namun dengan semakin padatnya penduduk di tempat itu, tidak hanya rob yang menggenangi jalan tapi juga air hujan yang tidak dapat surut dengan cepat karena minimnya saluran pembuangan.
Ketua RT 002/RW 022 Blok Empang Andi Aris mengaku telah mendiskusikan permintaan pembangunan saluran pembuangan tersebut kepada Lurah Pluit. Adanya saluran pembuangan diharapkan dapat segera menyurutkan rob maupun air hujan yang kerap menggenang di sana.
Baca juga: Legislator: Lokasi pengungsian harus siap antisipasi banjir rob
Swadaya beradaptasi
Warga di Muara Karang, Jakarta Utara, juga sempat mengalami permasalahan banjir yang sama seperti di Blok Empang. Setiap terjadi hujan atau rob, rumah-rumah mereka akan tergenang air.
Bosan menghadapi air yang masuk ke rumah setiap kejadian banjir yang sudah bertahun-tahun terjadi dan respons yang tak memuaskan dari pihak berwenang, warga Blok 2 dan Blok 3 Muara Karang akhirnya memutuskan membangun rumah pompa sebagai solusi untuk mengurangi banjir yang terjadi di daerah mereka secara swadaya.
"Tapi tidak langsung bangun, pas 1996 kami bentuk dulu tim got untuk mengeruk lumpur. Masyarakat kerja bersih-bersih got lalu pinjam dulu pompa BPL (Badan Pengelola Lingkungan) Pluit karena dulu kami belum punya pompa," ujar Eva Martam, salah satu warga yang menginisiasi pembangunan rumah pompa Muara Karang.
Eva bersama warga lainnya lantas mengumpulkan Rp200.000 per rumah untuk bisa mereplikasi rumah pompa yang sukses membuat blok tetangganya kering saat rob maupun banjir setelah hujan deras terjadi. Fasilitas rumah pompa dengan 10 pipa akhirnya terbangun pada 1997 setelah mendapat izin kelurahan dan mendapat sokongan dana dari sponsor lain.
Hingga kini, Yusuf yang diberikan kepercayaan untuk menjaga, mengawasi dan mengoperasionalkan rumah pompa tersebut ketika terjadi hujan deras dan gorong-gorong mulai terlihat penuh oleh air.
Rumah pompa itu berhasil menyalurkan air dari gorong-gorong sedalam tiga meter untuk dialirkan ke arah laut sebagai tempat pembuangan akhir.
Usaha kolektif warga itu membuahkan hasil, warga di Blok 2 dan Blok 3 Muara Karang tidak lagi mengalami banjir hingga masuk ke dalam rumah. Banjir besar yang terakhir mereka alami terjadi pada 2002, ketika rob yang parah membuat rumah pompa tidak bisa diaktifkan.
Sampai saat ini, rumah pompa itu masih bekerja dan beroperasi dengan baik, berkat iuran warga sebesar Rp25.000 setiap bulan untuk biaya operasional dan membayar penjaga fasilitas tersebut.
"Ini (rumah pompa) usaha seluruh warga Muara Karang. Masing-masing kompleks diminta untuk mengurus kompleksnya," ujar Ayung, warga Blok 3 yang sudah tinggal puluhan tahun di daerah tersebut.
Baca juga: Pakar: Gerhana bulan penumbra dan hujan tinggi bisa perparah banjir
Adaptasi bersama
Isu perubahan iklim bahkan hingga proyeksi Jakarta akan tenggelam di 2050 sebenarnya persoalan besar, yang pemecahannya memerlukan persamaan persepsi di semua level pemangku kepentingan terlebih dahulu. Jika tidak, proyeksi terburuk bisa saja terjadi.
Dengan penurunan tanah hingga lebih kurang 17 sentimeter (cm) per tahun dan peningkatan level air laut sekitar 0,44 cm per tahun (pada level pemanasan global yang sama saat ini), lalu apa yang akan terjadi di Jakarta dalam 30 tahun ke depan?
Peneliti Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gusti Ayu Ketut Surtiyati mengatakan Jakarta sudah membuat rencana aksi daerah adaptasi terhadap perubahan iklim. “Di situ disebutkan kita harus beradaptasi dan detil disebutkan apa sih yang harus dilakukan”.
Kemudian dalam upaya pengurangan risiko bencana, Jakarta sudah mempunyai dokumen, dan cukup update, sampai tingkat kelurahan rencana kontingensi bencana. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebenarnya banjir dilihat sebagai sesuatu ancaman.
Sedikit menengok ke belakang, pada 2017, program Bank Dunia untuk normalisasi waduk, sungai dilakukan bahkan termasuk melakukan relokasi. Dengan demikian jelas terlihat bahwa Jakarta melihat banjir sebagai persoalan yang perlu diatasi, begitu pula semua Gubernur DKI Jakarta yang selalu menjanjikan mengatasi bencana tersebut.
“Nah tapi kenapa banjir tetap saja terjadi?” ujar Ayu.
LIPI: Banjir awal tahun bukan kiriman
Dari hasil penelitian yang dilakukannya di wilayah langganan banjir di Jakarta Utara seperti Kamal Muara, Muara Baru dan Muara Angke, yang kebetulan juga terkena program adaptasi Pemerintah Provinsi Jakarta, Ayu mengatakan yang terjadi di sana adalah warga dan pemerintah pusat hingga daerah sedang membangun ketahanan iklim versi mereka sendiri-sendiri.
“Bahkan dilihat di depan lokasi mereka dikerjakan tapi tidak tahu siapa yang melakukannya, apakah pemerintah atau swasta. Ada juga yang mengatakan itu bukan untuk kami, itu untuk orang kaya, paling kita hanya jadi korban. Mereka tidak tahu kapan proyek akan dikerjakan, misalnya tanggul raksasa, mereka tidak paham seberapa besar tanggul akan dibangun, berapa lama itu akan dibangun. Jadi mereka tidak paham,” kata Ayu menggambarkan persepsi masyarakat pesisir Jakarta terhadap upaya mitigasi dan adaptasi yang dikerjakan pemerintah.
Ayu melakukan tiga kali penelitian di sana, yakni pada 2015, 2016 dan 2017, dan warga terbukti memang masih terkena banjir.
“Sehingga program mitigasi dan adaptasi yang dilakukan pemerintah dianggap bukan untuk mereka, jadi mereka tetap semangat melakukan strategi mereka sendiri, sedangkan pemerintah juga melakukan strateginya sendiri, termasuk pengembang perumahan di sekitar sana juga melakukan strateginya sendiri”.
Ia mencontohkan perumahan elit di pesisir Jakarta yang memiliki sistem polder sendiri dengan santainya ketika banjir membuang air tersebut ke sekitarnya sehingga malah menyebabkan banjir di wilayah lain. Jadi sumber-sumber banjir di beberapa permukiman sebenarnya beragam, ada yang berupa limpasan dari sistem polder di sekitar mereka.
“Kita juga lihat contohnya tanggul, kalau tidak benar-benar menggunakan konsep perubahan iklim akan memiliki risiko di masa mendatang,” ujar Ayu.
Baca juga: Proyek terpadu pesisir Jakarta perlu dilanjutkan dukung ekonomi warga
Tebal atau lebarnya sebuah tanggul misalnya, harus memperhitungkan proyeksi iklim, tidak bisa dibangun secara Business as Usual (BAU). Mungkin jika tidak menggunakan skenario dampak perubahan iklim cukup satu meter tebalnya dan bisa bertahan 50 tahun.
Tapi jika memperhitungkan dampak perubahan iklim mungkin saja ketebalan dinding tanggul harus ditambah menjadi 1,5 hingga dua meter. “Kita mempertimbangkan proses yang sangat panjang 50 bahkan 100 tahun,” ujar Ayu yang makalah adaptasinya ikut dipaparkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB ke-25 (COP 25) di Madrid, Spanyol, akhir 2019 lalu.
Maka hal yang perlu digarisbawahi untuk mengatasi perubahan iklim hingga proyeksi Jakarta tenggelam di 2050 adalah adaptasi yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi keterpaparan bencana, tidak boleh dilakukan secara terpisah dengan masyarakat karena memungkinkan terjadi benturan.
Tidak ada cara lain, kata Ayu, pemerintah harus benar-benar melibatkan, berbicara langsung dengan masyarakat untuk setiap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Persamaan persepsi terhadap pemahaman bahaya perubahan iklim pun harus ada, bahkan hingga menyamai pemahaman aktivis iklim muda asal Swedia Greta Thunberg yang melihatnya sebagai ancaman ketiadaan peradaban di masa depan.
Upaya mitigasi perubahan iklim secara global menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk mengurangi peningkatan suhu Bumi yang digaungkan sejak lama di setiap KTT Perubahan Iklim PBB sejauh ini nyatanya tidak berhasil. Berbagai penelitian justru memaparkan peningkatan emisi dan cepatnya pemanasan global.
Adaptasi secara bersama-sama dan saling menguatkan menjadi jalan menghadapi skenario terburuk gagalnya mitigasi pemanasan global yang semakin berdampak pada menaikkan level air laut, memunculkan curah hujan ekstrem, gelombang panas, topan, hujan es, puting beliung, banjir, tanah longsor yang membahayakan kehidupan di masa depan.
Baca juga: Pemerintah pusat dan DKI diminta bersinergi kerjakan proyek pesisir
Pewarta: Virna P Setyorini dan Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
