Bupati-wali kota se-Riau diminta siaga hadapi potensi karhutla

28 Januari 2020 16:28 WIB

Petugas TNI Kodim 0301 Kota Pekanbaru beserta personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru berusaha memadamkan bara api sisa dari kebakaran lahan ketika mengecek lokasi terjadinya kebakaran lahan di Pekanbaru, Riau, Jumat (17/1/2019) malam. Petugas akan kembali melakukan pendinginan di lahan seluas satu hektar yang terbakar agar kebakaran lahan tidak semakin meluas. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/hp. b

Surat edaran tersebut dilatarbelakangi informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan melihat perkembangan situasi telah muncul titik panas dan titik api di beberapa daerah

Gubernur Riau, Syamsuar, mengirimkan surat kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Riau untuk melakukan pencegahan dan bersiaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini mulai terjadi.

"Kita menghimbau pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih waspada dan siap dalam melakukan pencegahan karhutla sebagai upaya preventif," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger saat menjelaskan surat edaran Gubernur Riau, di Pekanbaru, Selasa.

Ia menjelaskan, surat edaran tersebut dilatarbelakangi informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan melihat perkembangan situasi telah muncul titik panas dan titik api di beberapa daerah. Surat edara tersebut ada lima poin penting terkait pencegahan karhutla di Riau.

Pertama, pemerintah daerah di kabupaten/kota harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

"Serta mencegah terjadinya karhutla tanpa sengaja seperti akibat puntung rokok, membakar sampah sembarangan, membuat api unggun di lahan yang kering dan perbuatan lain yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Poin kedua, bupati dan wali kota agar menyiagakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pemadaman karhutla. Ketiga, menyiaga seluruh aparatur pemerintah kabupaten/kota dan mengkoordinasikan dengan TNI, Polri, dan instansi vertikal di daerah serta unsur masyarakat.

Poin keempat, bagi daerah yang telah muncul titik panas dan titik api khususnya di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Siak, agar segera menetapkan status siaga darurat.

"Dan mengaktifkan posko darurat Karhutla serta melakukan langkah-langkah agar titik api tidak meluas," katanya.

Poin kelima, bupati dan wali kota harus menganggarkan dana tanggap darurat.

"Mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana," demikian Edwar Sanger.

Baca juga: Bengkalis-Riau dikepung 13 titik panas, sebut BMKG

Baca juga: Indikasi karhutla, lonjakan titik panas di Riau terdeteksi BMKG

Baca juga: BBKSDA Riau tertibkan gubuk perambah di lokasi karhutla GSK