"Mestinya satu tahun selesai, karena itu kami minta sesegera mungkin dimulai. Akhir Februari ini sudah mulai dicicil," ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari FPKB Nasim Khan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Dia mengakui pemerintah sudah melakukan langkah serius dalam menjelaskan permasalahan Jiwasraya sehingga dirinya berharap jangan ada penundaan jika memang sudah ada solusi.
Nasim menilai pemerintah masih menyiapkan skema penyelamatan untuk pemegang polis selambat-lambatnya pada Maret 2021 namun kalau bisa diselesaikan pada Februari 2020.
Menurut dia, Kementerian BUMN sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kementerian lembaga terkait lainnya untuk menentukan solusi terbaik dalam penyelamatan pemegang polis.
"Kita berprasangka baik bahwa pemerintah berkomitmen mencari solusi terbaik untuk penyelamatan pemegang polis Jiwasraya. Untuk itu, sebaiknya mulai Februari dicicil," ujarnya.
Selain itu dia berharap pemerintah bisa meningkatkan koordinasi dengan DPR, khususnya Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya di Komisi VI DPR RI agar masalah tersebut segera selesai.
Nasim menilai terkait rencana pemerintah membentuk holding asuransi dan penjaminan, selama itu bisa memberi solusi maka sah-sah saja dilakukan.
Dia mengatakan, holding asuransi tentunya harus dapat membenahi tata kelola perusahaan asuransi termasuk dalam hal pengelolaan investasi, perhitungan aktuarial produk, dan fungsi-fungsi compliance dan "risk management".
Baca juga: DPR: Panja Jiwasraya tidak politisasi kasus
Baca juga: Kementerian BUMN akan bayar dana nasabah PT Jiwasraya akhir Maret
Baca juga: Hadiri Panja Jiwasraya besok, Erick Thohir: DPR ingin memastikan
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
