Karena itu menurut dia, PAN belum menutup kemungkinan untuk mendukung Pansus Jiwasraya.
"Tentu keputusan itu ada di DPP PAN, dan DPP PAN belum memutuskan secara resmi. Tadi malam dari obrolan itu, kelihatannya kami tidak keberatan dengan adanya Pansus," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan pada Selasa (4/2) malam ada pertemuan antara Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden PKS Sohibul Iman, membahas terkait persoalan di PT Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Menurut Yandri, pada prinsipnya PAN setuju untuk menelusuri persoalan di Jiwasraya dan ASABRI sehingga dana itu bobol dan tidak bisa bayar ke nasabah.
"Saya kira kalau DPR menggunakan haknya diantaranya membentuk Pansus atau alat kelengkapan lain, itu tidak masalah, itu dalam rangka bentuk pengawasan," ujarnya.
Namun Yandri belum bisa memastikan kapan sikap resmi PAN itu akan disampaikan karena saat ini partainya sedang konsentrasi dalam penyelenggaraan Kongres ke-V PAN yang dijadwalkan dibuka pada Minggu (9/2).
Menurut dia, Kongres PAN tidak akan mempengaruhi sikap partainya karena diyakini Zulkifli Hasan akan melanjutkan kepemimpinannya.
"Prinsipnya bagi PAN, menyangkut persoalan hal yang besar apalagi hak rakyat, kita prinsipnya akan ikut andil. Tapi kapan resminya dan bagaimana mekanismenya tentu itu wewenang ketua umum dan fraksi," katanya.
Baca juga: F-Demokrat: Pansus Jiwasraya cegah kegaduhan
Baca juga: Fadli: Pansus Jiwasraya lebih komprehensif ungkap kasus
Baca juga: F-Demokrat: Kasus Jiwasraya bukan kriminal biasa
Baca juga: FPKS-F Demokrat serahkan usulan bentuk Pansus Jiwasraya
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
