Kita punya anggaran sampai hari ini Rp1,3 triliun, itu untuk akses permodalan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta pelaku usaha bidang perikanan memanfaatkan permodalan yang disediakan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sehingga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita punya anggaran sampai hari ini Rp1,3 triliun, itu untuk akses permodalan baik untuk modal usaha maupun modal kerja dengan bunga yang relatif rendah sebesar 3 persen," ujar Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP, Nilanto Perbowo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Kamis.
Ia mengemukakan nelayan dapat mengajukan pinjaman dari anggaran itu sebagai modal kerja misalnya untuk membeli bahan bakar.
Baca juga: Kenaikan bunga pinjaman perikanan hingga 6 persen dinilai keliru
Ia menambahkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah pesisir juga dapat memanfaatkan anggaran itu, salah satunya untuk usaha kuliner.
"Anggaran itu untuk pelaku usaha utama di bidang kelautan dan perikanan, mulai dari perikanan tangkap, nelayan, pembudidaya, pengolah hasil perikanan. Selain itu, pelaku yang mengelola wilayah pesisir baik untuk pariwisata, kuliner. Silakan, pokoknya hal yang berbau ikan dan laut," ucapnya.
Baca juga: Suku bunga pinjaman tinggi sulitkan usaha nelayan
Ia optimistis anggaran itu bakal mendorong ekonomi di wilayah pesisir yang akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dalam tiga tahun terakhir sudah terserap Rp400 miliar, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih melesat penyerapannya," katanya.
Ia mengatakan nilai rata-rata pinjaman setiap pelaku usaha pada periode 2017-2019 sebesar Rp31,4 juta.
Baca juga: KKP jajaki kerja sama dengan Bukalapak
Nilanto Perbowo menargetkan dana LPMUKP tahun ini mencapai Rp725 miliar. Dengan rincian, sebesar Rp340,75 miliar untuk penangkap ikan.
Kemudian, usaha budidaya ikan sebesar Rp217,5 miliar, usaha garam dan usaha masyarakat pesisir Rp101,5 miliar, dan usaha pengolahan dan pemasaran ikan sebesar Rp65,25 miliar.
Ia menambahkan untuk target pemanfaatan dana itu sebanyak 17.576 orang, dengan proyeksi penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak 21.091 orang.
"Pada tahun 2020 ini, BLU merencanakan layanan di 250 layanan lokasi pendampingan, meningkat dari 210 lokasi pada tahun sebelumnya," ucapnya.
Baca juga: KKP bakal bangun Pusat Induk Ikan Unggul Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta LPMUKP dapat memberikan kemudahan akses pinjaman permodalan secara luas kepada pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan pembudidaya ikan, petambak garam, termasuk ke badan usaha milik desa (BUMDes).
"Selama ini pelaku usaha perikanan kesulitan mendapatkan akses permodalan dari bank konvensional karena beresiko tinggi," katanya.
Baca juga: Menteri Edhy sebut benih bisa gratis bila stok melimpah
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
