Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memberikan kuliah umum bagi mahasiswa lima perguruan tinggi di Manokwari, Papua Barat, Jumat.Perombakan eselon tidak merubah pendapatan. Sesuai instruksi presiden teman-teman yang kena dampak perombakan penghasilan harus tetap bahkan lebih tinggi
Kuliah umum yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni Manokwari dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mah-Eisa Manokwari tersebut bertema "Reformasi Birokrasi di Indonesia". Selain mahasiswa, dosen dan ASN serta pejabat Pemprov Papua Barat pun hadir pada kegiatan tersebut.
Selain STIH Bintuni-Manokwari dan STIH Mah-Eisa, mahasiswa yang hadir pada kegiatan tersebut masing-masing dari STIH Manokwari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah, STMIK Kreatindo serta Universitas Papua (Unipa) Manokwari.
Baca juga: Menaker: Perlu reformasi birokrasi ciptakan ekosistem usaha lebih baik
Tjahjo Kumolo pada kesempatan itu mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berfikir jauh kedepan untuk mewujudkan Indonesia maju. Indonesia negara kepulauan yang luas. harus di atur secara baik. maka pejabat dan birokrasi harus diubah.
Salah satu upaya yang hendak ditempuh presiden dalam reformasi birokrasi yakni penghapusan eselon III dan IV, selanjutnya akan diisi dengan pejabat fungsional. Itu dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi sehingga layanan berlangsung lebih cepat.
"Kita ingin masyarakat buat sertifikat, KTP dan dokumen kependudukan yang lain mudah dan cepat, termasuk urus SIM, STNK, layanan di rumah sakit, dinas-dinas juga urusan terkait perizinan dan investasi," tutur Menpan-RB.
Baca juga: Helmy Yahya paparkan penerapan Reformasi Birokrasi ASN di TVRI
Berangkat dari kebijakan tersebut, lanjut Tjahjo, ia telah memangkas 141 jabatan struktural pada tinggal eselon III dan IV di Kemenpan-RB. Hal itu cukup memakan waktu 1 setengah bulan dan tidak terjadi masalah hingga saat ini.
"Perombakan eselon tidak merubah pendapatan. Sesuai instruksi presiden teman-teman yang kena dampak perombakan penghasilan harus tetap bahkan lebih tinggi," ucapnya.
Melalui kebijakan ini, lanjut Kumolo, Jokowi ingin kinerja ASN meningkat, birokrasi lebih sederhana, termasuk di daerah.
"Apalagi Papua barat inikan ada kawasan ekonomi juga termasuk tujuan wisata nasional maupun internasional. Dengan birokrasi yang sederhana semua sektor diharapkan mudah bergerak dan masyarakat lebih sejahtera," ujarnya.
Baca juga: ASN di Kaltim akan dipekerjakan di ibu kota baru
Baca juga: Menpan-RB paparkan lima tahap perampingan birokrasi
Baca juga: Wakil Konsul AS mengapresiasi Indonesia memajukan reformasi birokrasi
Pewarta: Toyiban
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
