"Kita mengapresiasi upaya pemerintah provinsi dalam menekan angka kekerdilan dan kemiskinan di bawah angka nasional," kata Ma'ruf Amin saat membuka dialog penanganan kekerdilan di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan cara Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dalam menekan angka kekerdilan dan kemiskinan ini dapat dijadikan standar nasional cara menangani dan contoh bagi pemerintah provinsi lainnya melakukannya.
"Saya mengapresiasi Bangka Belitung yang angka kekerdilan dan kemiskinannya di bawah nasional, tetapi tidak berarti upaya ini tidak dilanjutkan tetapi harus dilanjutkan sampai menjadi nol," ujarnya.
Baca juga: Penangangan "stunting" berhasil, Presiden akan kunjungi Belitung Timur
Baca juga: Ketua IIP BUMN apresiasi IIKT tangani stunting di Babel
Menurut dia saat ini, Indonesia sudah masuk ke dalam negara maju. Oleh karena itu, angka kekerdilan, kemiskinan dan pengangguran harus rendah.
"Sekarang kita sudah mendapatkan predikat negara maju, tetapi jangan sampai antara nama dengan kenyataan tidak cocok. Negara maju, kok, angka kemiskinannya, kekerdilannya masih tinggi," katanya.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Presiden Ma,ruf Amin dan memberikan arahan dalam mengoptimalkan penanganan kekerdilan dan kemiskinan.
Ia mengatakan prevalensi kekerdilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil Riskesdas 2018 sebesar 23,4 persen atau menurun dibandingkan 2010 28,7 persen. Terdapat 69 lokus kekerdilan di Babel, 57 di Pulau Bangka dan 12 di Belitung.
"Kami secara terintegrasi telah melakukan intervensi baik secara sensitif maupun spesifik dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konvergen lintas instansi, diantaranya Gema Sabuk Amang, cafe sehat, bimbingan pranikah dan kespro calon pengantin," katanya.
Ia menyadari peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader PKK, bidan desa untuk mengentaskan masalah kekerdilan ini sudah berperan aktif, sehingga dapat ditekan dengan baik.
"Kami berharap kehadiran Ma'ruf Amin memberikan motivasi dan semangat baru bagi pemerintah provinsi untuk lebih mengoptimalkan upaya penanganan kekerdilan, kemiskinan dan pengangguran ini," katanya.
Dialog Penanganan kekerdilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu juga dihadiri Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga, Gubernur Kepulauan Babel beserta istri dan kader PKK, bidan desa dan tamu undangan lainnya.*
Baca juga: TPPKK - Pemprov Babel fokus atasi stunting
Baca juga: Stunting 10 desa ditangani serius
Pewarta: Aprionis
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
