"Status tersebut diraih Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), karena telah memiliki infrastruktur pengolahan sanitasi aman, berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB saat ini masih berstatus menuju ODF," kata Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada acara Advocacy Horizontal Learning (AHL) tahun 2020, yang diselenggarakan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) di Taliwang, Rabu.
Wagub Rohmi mengatakan, saat ini pemerintah pusat dan provinsi terus berkolaborasi dalam mendorong kabupaten/kota di Indonesia, khususnya di NTB untuk lebih peduli pada persoalan mendasar masyarakat. Yakni persoalan ketersediaan air bersih, sanitasi layak dan pelayanan kesehatan. Bahkan, kata Rohmi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus berupaya mewujudkan ODF 100 persen di seluruh kabupaten/kota se-NTB.
"Akselerasi program unggulan seperti revitalisasi posyandu, zero waste dan perbaikan kerusakan lingkungan, diyakini sebagai kunci dari suksesnya ODF di NTB," ujarnya.
Baca juga: Soal BAB sembarangan, Indonesia masih nomor dua di dunia
Wagub menyakini, dengan memulai dari skup terkecil namun memiliki dampak besar, maka banyak persoalan kesehatan dan masalah sosial akan dapat ditangani mulai dari tingkat dusun.
"Termasuk mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan prilaku tidak buang air sebarangan," terang Rohmi.
Menurut Wagub, dari 7.300 posyandu yang ada di NTB, saat ini 1.300 telah menjadi posyandu keluarga. Karena itu, ia pun optimis tahun 2023 semua posyandu di NTB bisa menjadi posyandu keluarga.
"ODF sangat erat hubungannya dengan stunting, oleh karena itu, mari kita dukung dan sama-sama kita perjuangkan ODF 100 persen di kabupaten/kota di NTB," katanya.
Baca juga: "Wajah baru Jakarta" belum bebas limbah tinja
Sementara itu, perwakil UNICEF, Robert Gas mengatakan, Unicef berkomitmen akan terus membantu Pemprov NTB dalam menghapus prilaku buang air sembarang, melalui program bebas buang air besar nol (Basno). Sebab, NTB menargetkan bebas buang air besar sembarangan akan tuntas pada tahun 2023.
"Saat ini NTB hanya KSB yang mencapai dan mampu mempertahankan ODF serta mulai menerapkan sanitasi yang dikelola dengan aman," ungkap Robert.
Menurutnya, kedepan melalui proses berbagi dan belajar, UNICEF akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam mempercepat dan mendorong kemajuan menuju SDGs.
"Proses belajar ini tidak hanya bertujuan berbagi praktik-praktik yang baik untuk layanan sanitasi aman, tapi juga membantu membangun hubungan antar teman dan komitmen bersama terhadap Indonesia yang bersih dan sehat," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementrian Kesehatan, dr. Kirana Pritasari, sangat mengapresiasi KSB sebagai tempat penyelenggaraan AHL 2020. Ia menilai pemilihan tersebut sangat tepat karena Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pinrang, adalah tiga kabupaten di Indonesia yang telah berstatus ODF.
Baca juga: Warga 75 desa di Jepara ternyata masih BAB sembarangan
Ia menilai keberhasilan KSB dalam meraih status ODF, karena komitmen yang luar biasa dari kepala daerah dalam menjaga lingkungan dan perilaku masyarakat untuk tidak buang air sembarangan. Menurutnya komitmen dari kepala daerah, merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan meraih status ODF.
Selain itu, saat ini KSB juga telah memiliki infrastruktur penunjang yang sangat baik. Seperti mobil layanan sedot jamban dan sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Ia berharap keberadaan infrastruktur ini terus dijaga dan dirawat baik oleh masyakat.
"Mari kita jaga dan rawat infrastruktur yang ada, agar perilaku masyarakat juga terus terjaga, namun jika tidak dijaga dan dirawat baik, dikhawatirkan akan mengembalikan perilaku masyarakat yang kurang baik terhadap lingkungan," katanya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan peluncuran Aplikasi Go Pinki yang dapat digunakan masyarakat KSB untuk mendapatkan layanan sedot dan angkut Lumpur Tinja, untuk diolah di IPLT.
Baca juga: Temanggung deklarasikan terbebas dari perilaku BAB sembarangan
Selain itu, juga dilakukan Deklarasi Taliwang, yang berisi komitmen untuk memastikan jajaran pemerintahan dapat bersama-sama mencapai Basno di daerah masing-masing menuju Basno 2023.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020
