Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah mengatakan pemerintah bersama DPR RI saat ini masih mengkaji formulasi dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu hari ini tidak ada nomenklatur atau satuan yang menyatakan bahwa bantuan untuk UMKM itu sekian, sekian, itu sampai hari ini belum ada
"UMKM itu kan menjadi bagian dari yang sedang didorong kuat-kuat oleh pemerintahan Jokowi di era periode yang kedua ini. Cuma memang ketika secara formulasi yang masuk melalui Komisi VI itu secara detailnya, saya pikir formulasinya masih kita lebih pertanyakan kembali," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.
Siti yang merupakan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan hal itu karena kalau melihat berbagai anggaran yang masuk ke APBN 2020, belum ada anggaran signifikan yang memang fokus untuk mengembangkan UMKM atau UKM di Indonesia. Artinya, kata dia, dengan sisi itu diharapkan bahwa ada formulasi-formulasi lain yang harus ditempuh atau dicari jalan keluarnya.
"Nah saya enggak tahu, mungkin apakah kemudian konsep ini yang hari ini melalui omnibus law itu yang kemudian akan menjadi pintu untuk membahas secara detail, yang kemudian nanti tersentral. Apakah itu, misalnya kaitan dengan pengembangan UMKM, misalnya melalui salah satu kementerian atau lembaga atau seperti apa detailnya, saya pikir ini kita masih kalau saya secara pribadi di Komisi VI, ya masih menunggu itu," kata dia yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap).
Menurut dia, konsep tersebut kemungkinan dapat berupa pengembangan UMKM melalui badan usaha milik desa (BUMDes), melalui anggaran-anggaran Dana Desa yang digelontorkan kepada masyarakat melalui desa, atau mungkin dengan konsep yang lainnya.
"Kita sedang mencari formulasinya. Tapi kayak, misalnya di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu hari ini tidak ada nomenklatur atau satuan yang menyatakan bahwa bantuan untuk UMKM itu sekian, sekian, itu sampai hari ini belum ada, karena kementerian ini juga anggarannya kecil, enggak besar," jelasnya.
Kendati sedang dicari formulasinya, dia mengatakan pengembangan UMKM bisa memanfaatkan program kemitraan yang digelontorkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
"Program kemitraannya BUMN sebenarnya kalau kita bisa kawal bareng-bareng, kreativitasnya kita tingkatkan bareng-bareng, seperti itu bisa kita manfaatkan juga," katanya.
Baca juga: BUMDes tandai sebuah kemajuan di desa, kata legislator
Baca juga: Teten Masduki dan era baru pengembangan koperasi dan UMKM
Baca juga: Teten Masduki: Omnibus Law permudah tumbuh kembang UMKM
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
