"Karena sudah ada pelaksanaannya maka harus dilaksanakan sampai tuntas," kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho di Jakarta, Rabu.
Teguh menyatakan pengadaan rumah DP Rp0 yang menjadi program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak boleh berhenti karena sudah berjalan pelaksanaannya.
Selain itu, program rumah DP Rp0 juga sudah jadi bagian dari perencanaan dan penganggaran sehingga proyek tersebut tidak terhambat meskipun PD Sarana Jaya sebagai pelaksana harus menjalani penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahannya.
"Seharusnya tidak menghambat programnya, selama proses perizinan sudah sesuai dengan aturan perundangan," ujar Teguh.
Baca juga: BP BUMD berencana panggil Sarana Jaya terkait dugaan korupsi
Baca juga: Ombudsman Jakarta awasi penyelidikan dugaan korupsi di Sarana Jaya
Teguh menyatakan Ombdusman RI Perwakilan Jakarta Raya juga akan mengawasi proses hukum tindak pidana dugaan PD Sarana Jaya terkait pengadaan lahan rumah DP Rp0 yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengharapkan program rumah DP RP 0 tidak berhenti, meski ada dugaan korupsi oleh PD Sarana Jaya selaku BUMD DKI pengelola program strategis itu.
"Terkena dampak sudah pasti, tapi untuk dihentikan saya kira tidak, karena ini salah satu program strategis yang ditunggu oleh warga Jakarta. Jangan sampai karena ada kasus warga yang dikorbankan," tutur Abdul Aziz.
Untuk mendalami dugaan korupsi pada pembelian aset-aset PD Sarana Jaya, Abdul mengatakan pihaknya akan memanggil Sarana Jaya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.
"Ya mungkin pekan depan (dipanggil) tapi agendanya bukan hanya itu ada beberapa agenda lain," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dalam situs resminya, Sarana Jaya saat ini menangani program-program strategis daerah seperti Rumah DP Rp0 dan Penataan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang.
Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah memeriksa sejumlah saksi dari karyawan PD Sarana Jaya terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pengadaan lahan rumah DP Rp0.
Baca juga: DPRD DKI harapkan Rumah DP Rp 0 tak berhenti meski ada dugaan korupsi
Sementara itu, Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoori C Pinontoan belum bisa memberikan keterangan pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan korupsi lahan rumah DP Rp0 atau yang lainnya.
"Saat ini kami belum bisa (memberi pernyataan), karena masih dalam permintaan keterangan. Terima kasih," tutur Yoori.
Yoori mengarahkan agar konfirmasi dan klarifikasi tersebut melalui staf Humas PD Sarana Jaya, Keren.
Saat dihubungi, Keren membenarkan bahwa Sarana Jaya tengah diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri.
"Memang betul kita memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri, kami dimintai keterangan juga dan kami sangat kooperatif untuk hal itu," ungkap Keren.
Baca juga: Pembangunan Hunian DP 0 rupiah rampung akhir Juli 2019
Keren yang mendapat disposisi dari Direktur Utama PD Sarana Jaya untuk memberi keterangan pada media mengatakan, pihaknya hanya bisa memberi keterangan sebatas itu tanpa menerangkan kasus yang terjadi.
"Saat ini hanya itu yang bisa kami sampaikan, karena kan memang masih dalam proses dan kami serahkan semua pada pihak Kepolisian," ucap Keren.
Keren menambahkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dari karyawan BUMD DKI Jakarta itu sudah berlangsung beberapa pekan.
Saat ditanyakan apakah kasus yang terjadi berkaitan dengan penugasan Pemprov DKI Jakarta untuk lahan DP Rp0 yang diduga dikorupsi, Keren tidak menjawabnya.
"Kalau untuk detilnya kami masih belum tahu karena kan itu memang ranahnya Kepolisian, saat ini kami hanya dimintai keterangan dan belum ada tersangka atau apa," ujar Keren.
Pewarta: Taufik Ridwan dan Laily Rahmawaty
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
