"Lebih baik kita fokus pada upaya pencegahan. Partisipasi aktif sangat diharapkan dan bagaimana kita (LSM) sama-sama melakukan pencegahan," tutur Ketua Bawaslu Sulsel H La Ode Arumahi di Makassar, Kamis.
Ia mengungkapkan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Hotel Citadines tersebut, penindakan lebih banyak menghabiskan energi dari pada pencegahan, karena sudah melibatkan beberapa pihak.
"Jujur saja, penindakan itu banyak menghabiskan energi karena melibatkan pelapor, terlapor, aparat penegak hukum, saksi hingga saksi ahli" ungkap dia.
Kendati demikian, hadirnya pro dan kontra dalam proses demokrasi sudah menjadi dinamika politik, sehingga diperlukan model atau rancangan bagaimana melakukan pencegahan, salah satunya melibatkan partisipasi masyarakat sipil.
Selain itu, pihak Bawaslu pun tetap mengawasi adanya keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) ikut berpolitik praktis pada pilkada serentak. Sebab, kandidat tertentu akan selalu mengincar dukungan dari ASN.
Hal senada disampaikan Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad. Ia menuturkan, pilkada serentak diharapkan bisa lebih berintegritas dengan hadirnya partisipatif dari elemen masyarakat sipil maupun media.
"Rakyat sudah berdaulat dalam proses demokrasi. Pengawasan akan semakin diperkuat melalui sinergitas teman-teman LSM, masyarakat sipil dan media. Kita berharap pilkada kali ini berintegritas," tambahnya.
Selain Ketua Bawaslu Sulsel, H La Ode Arumahi, Komisioner Saiful Jihad, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari bersama Komisioner Bawaslu Kota Makassar Sri Wahyuningsih dan pihak Sekretariat Bawaslu Makassar, juga undangan dari perwakilan organisasi LSM maupun media.
Baca juga: Bawaslu Sulsel peringatkan parpol soal pelarangan mahar politik
Baca juga: KASN-Bawaslu Makassar deklarasi netralitas ASN pada Pilkada 2020
Baca juga: Sikap Bawaslu Makassar terkait status Indeks Kerawanan Pemilu
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
