Cara Risma lawan COVID-19 di Surabaya

16 Maret 2020 09:56 WIB
Cara Risma lawan COVID-19 di Surabaya
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kanan) memantau pembuatan cairan pembersih tangan dilakukan sejumlah petugas Dinkes Kota Surabaya untuk dibagikan gratis kepada publik. ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya.

Kalau 'lock down' ekonomi habis nanti

Meski belum ada pasien positif virus corona di Kota Surabaya, Jawa Timur, berbagai upaya dilakukan Wali Kota Tri Rismaharini saat memimpin institusinya di pemerintah kota setempat dalam mengantisipasi penularan virus dengan sebutan COVID-19 itu.

Wali Kota Risma dalam berbagai kesempatan selalu mengimbau masyarakat Surabaya untuk saling melindungi diri. Salah satunya yang disarankan dengan meminimalisasi kontak langsung dengan orang lain, seperti berjabat tangan atau mendatangi tempat keramaian.

Bahkan, wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu, mengatakan bahwa saat ini protokol kehidupan sehari-hari sangatlah berbeda dengan sebelumnya, baik kehidupan mendasar di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun fasilitas umum.

Ia mencontohkan apabila di tempat ibadah ada seseorang yang tak mau menggunakan karpet untuk shalat, maka hal itu juga upayanya untuk melindungi semua.

"Kalau pun toh orang di tempat ibadah misalnya di masjid dia tidak mau menggunakan karpet, kita tidak perlu tersinggung, karena dia melindungi kita juga," kata dia saat jumpa pers di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya di Jalan Sedap Malam Surabaya, Minggu (15/3).

Namun begitu, ia pun mengimbau seluruh masyarakat terus menjaga pola hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan rajin mencuci tangan menggunakan cairan pembersih tangan.

Kendati demikian, Presiden UCLG Aspac itu juga berpesan apabila merasa tidak sehat dan bergejala pneumonia, seperti sesak napas, demam, batuk, dan pilek, warga segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat.

Risma menyarankan warga tersebut mencari rumah sakit rujukan terdekat yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Di Surabaya, terdapat 15 rumah sakit rujukan, yakni Rumah Sakit Umum (RSU) Katholik Surabaya, RSU Adi Husada Undaan, RSU PHC Surabaya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada, RSI Surabaya Jemursari, RSU Siloam Hospital, RSU Haji Surabaya, RSU Premier Surabaya.

Selain itu, RSU Husada Utama Surabaya, RSU Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoeri Mertojoso, RSU Manyar Medical Center, RSU Manyar Medical Center, RSU Universitas Airlangga (Kota Surabaya), RSU National Hospital, dan RSU Royal Surabaya.

Baca juga: 15 RS di Surabaya ditunjuk tangani COVID-19

Untuk mengantisipasi persebaran COVID-19 agar tidak meluas, Risma bakal mengundang berbagai elemen masyarakat, sebab virus corona sudah menjadi permasalahan bersama dan untuk melawannya harus dilakukan bersama-sama.

Jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan di kota itu juga terus melakukan sosialisasi virus corona ke tempat-tempat ibadah.

Ia ingin para pengurus masjid rutin menjaga kebersihan, seperti membersihkan karpet untuk tempat shalat.

Risma juga akan turun ke tempat-tempat ibadah di Kota Surabaya untuk sosialisasi terkait dengan hal itu. Bahkan, camat dan lurah di Surabaya sudah turun untuk sosialisasi terkait pentingnya karpet digulung.

Tak hanya menyiapkan protokol untuk mengantisipasi persebaran COVID-19, alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) itu, telah menyiapkan perangkat lunak khusus atau situs yang berisi informasi atau petunjuk cara mengantisipasi ataupun melawan persebaran COVID-19. Situs tersebut, diberi nama "Lawan COVID-19".

"Kita akan buat situs itu, saya berharap seluruh warga Surabaya mengikuti ini. Kita usahakan semua bisa diakses melalui 'mobile apps' sehingga masyarakat bisa mengetahui progresnya dan apa yang harus dilakukan sedini mungkin," katanya.

Pemkot Surabaya telah melakukan beberapa langkah, mulai sosialisasi pencegahan, kesiapan layanan kesehatan rumah sakit milik pemkot, penyediaan fasilitas kesehatan khusus kerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga (Unair), penolakan kapal pesiar, dan yang terbaru peniadaan semua kegiatan Car Free Day (CFD).

Yang terbaru, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengeluarkan dua surat pemberitahuan, yakni Nomor: 420/5584/436.7.1/2020 terkait pemberitahuan kepada kepala lembaga pendidikan untuk meliburkan peserta didik untuk Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Penitipan Anak dan Pos PAUD Terpadu mulai Senin (16/3) hingga Sabtu (21/3).

Surat pemberitahuan kedua dengan Nomor: 420/5591/436.7.1/2020 terkait pemberitahuan kepada kepala sekolah untuk meliburkan peserta didik di SD/MI, SMP/MTs dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) mulai Senin (16/3) hingga Sabtu (21/3).

Hal itu selaras dengan permintaan DPRD Kota Surabaya agar Pemkot Surabaya membentuk gugus tugas daerah percepatan penanganan COVID-19, sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020.

"Ini sebagai upaya antisipatif dan makin menguatkan langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya agar proaktif terhadap keluarnya keppres ini," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti.

                                                          Inovasi
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya melakukan inovasi dengan memproduksi sekitar 450 liter cairan pembersih tangan untuk dibagi-bagikan ke publik melalui sejumlah tempat umum dan lingkungan pemkot setempat.

Inovasi tersebut dibuat sejak cairan untuk membunuh bakteri itu sulit didapatkan di pasaran di Surabaya. Dinkes melakukan produksi sendiri dan hingga saat ini masih terus memproduksi.

Baca juga: Wali Kota Surabaya siapkan software lawan COVID-19

Formula cairan pembersih tangan itu, terdiri atas alkhohol 96 persen, H202 tiga persen, glycerol, dan aquadest ad, sedangkan komposisinya sesuai dengan formula yang direkomendasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menurut Kepala Dinkes Kota Surabaya, Febria Rachmanita, terhitung sejak awal Maret, cairan antiseptik atau disinfektan yang berfungsi sebagai pembunuh virus dan bakteri itu mulai susah dicari di pasaran umum. Sejak itulah, mulai dilakukan uji mikrobiologi dan terbukti tidak ditemukan pertumbuhan kuman.

Cairan pembersih tangan dibuat di RSUD Soewandhie dan dikerjakan oleh tenaga ahli tim farmasi. Dinkes juga sudah melakukan koordinasi dengan BPOM agar cairan pembersih tangan yang diproduksi itu dapat digunakan asal tidak diperjualbelikan.

Hasik produksinya disebar secara gratis ke tempat umum, seperti di Mal Pelayanan Publik Siola, kantor pelayanan kecamatan, kelurahan, taman, balai kota, sekolah dan tempat wisata yang dikelola Pemkot Surabaya.

                                                                Belum perlu
Wali Kota Risma menegaskan bahwa pihaknya belum perlu mengambil kebijakan "lock down" atau isolasi kawasan sebagai dampak COVID-19, terutama karena pertimbangan ekonomi.

"Kalau 'lock down' ekonomi habis nanti," ujarnya.

Risma menjelaskan tentang dua orang di Surabaya yang dikabarkan terjangkit virus corona, namun tidak positif dan sekarang sudah dipulangkan, sedangkan satu orang bukan warga Surabaya.

Ia sudah mengeluarkan surat edaran berisi imbauan kepada warga agar tidak bepergian ke luar negeri. Kalau memang mendesak disarankan mengarantina diri sepulang dari luar negeri.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya dr. Akmarawita Kadir mengatakan pihaknya meminta Pemkot Surabaya mempertimbangkan perlu dan tidaknya mengambil kebijakan "lock down" atau isolasi.

Ada beberapa hal penting yang harus disiapkan pemkot jika harus mengambil keputusan "lock down", antara lain kepatuhan warga, ketegasan aparat, menjamin ketersediaan bahan pokok termasuk makanan bagi warga tidak mampu, kekuatan informasi dan komunikasi.

"Salah satu contoh pengendalian yang menurut saya belum berhasil dan butuh perhatian adalah langka dan mahalnya masker dan hand sanitazer (cairan pembersih tangan) di Kota Surabaya, ini merupakan contoh pengendalian yang tidak berhasil diatasi oleh pemkot," katanya.

Peran Pemkot Surabaya saat ini harus menjalankan protokol-protokal yang dibuat pemerintah pusat dan dikondisikan sesuai dengan keadaan Kota Surabaya, yakni melakukan pemantauan, khususnya di ruang-ruang publik, transportasi, dan membatasi kerumunan.

Banyak protokol telah dibuat pemerintah pusat, seperti protokol kesehatan, protokol ruang publik, protokol perbatasan, protokol transportasi, dan protokol komunikasi, termasuk mengantisipasi atau mengonter hoaks yang banyak beredar.

Baca juga: Surabaya belum perlu "lockdown" antisipasi COVID-19, sebut wali kota
Baca juga: Risma tolak kapal pesiar berlabuh di Surabaya cegah Virus COVID-19
Baca juga: Dinkes Surabaya distribusikan masker ke 63 puskesmas

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020