• Beranda
  • Berita
  • Wapres harap Fatwa MUI terkait COVID-19 membuat umat tidak permisif

Wapres harap Fatwa MUI terkait COVID-19 membuat umat tidak permisif

17 Maret 2020 14:41 WIB
Wapres harap Fatwa MUI terkait COVID-19 membuat umat tidak permisif
Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar (kanan) dan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi memberikan keterangan pers di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (13/3/2020). (ANTARA/Fransiska Ninditya/aa.)

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang juga Ketua Umum non-aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI), berharap penerbitan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 membuat masyarakat tidak lagi menjadi permisif terhadap situasi yang telah menjadi pandemi global tersebut, kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta, Selasa.

"Permintaan Wapres Ma'ruf supaya fatwa itu segera keluar adalah karena masih banyak orang yang permisif terhadap COVID-19 ini, padahal ini sangat berbahaya," kata Masduki di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Kemenag: perguruan tinggi Islam belajar jarak jauh 16-29 Maret

Baca juga: Kasus corona di Masjid Seri Petaling merupakan klaster baru

Baca juga: Arab Saudi tangguhkan pelayanan umrah untuk cegah penyebaran corona


Dia menambahkan imbauan untuk menjaga jarak antarindividu atau social distancing, termasuk menghindari keramaian publik, harus ditaati oleh setiap umat. Sehingga, MUI melarang penyelenggaraan aktivitas ibadah dengan melibatkan banyak orang yang diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19.

Masduki, yang juga Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI itu, menambahkan masih ada kalangan umat Islam yang menganggap fatwa tersebut sebagai upaya untuk melarang muslim beribadah di masjid.

"Jadi ini sangat berbahaya, di kalangan umat Islam misalnya, masih ada anggapan, ada pemikiran yang konspiratif, seakan-akan orang tidak boleh salat Jumat itu dianggap sebagai bagian dari strategi menjauhkan umat Islam dari masjid," katanya.

Dia menegaskan fatwa tersebut justru diterbitkan untuk melindungi umat Islam dari potensi penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini belum ditemukan penangkalnya.

"Jadi sudah banyak pikiran-pikiran konspiratif, ini sangat berbahaya, dan ini juga dibaca oleh Wapres, sehingga kemudian segera dikeluarkan fatwa," ujarnya.

MUI merilis Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, yang mengatur sembilan poin ketentuan hukum dan tiga poin rekomendasi.

Fatwa tersebut antara lain melarang umat menyelenggarakan ibadah salat Jumat di kawasan yang mengancam penyebaran COVID-19 tidak terkendali, dan boleh mengganti salat Jumat dengan salat Dzuhur di rumah. Selain itu, umat Islam diminta untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dengan membawa perlengkapan salat ketika di masjid serta rajin mencuci tangan.

Baca juga: Indonesia miliki kemampuan uji laboratorium Covid-2019

Baca juga: "Semangat untuk sehat," moto ABK World Dream selama observasi

Baca juga: Menkes sebut warga yang diobservasi di Sebaru sebagai duta imunitas

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020