"Saya kira langkah yang diambil KPU itu cukup tepat dengan situasi penyebaran pandemi corona yang semakin luas hingga saat ini," kata Doli di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Komisi II: Jangan terburu-buru putuskan penundaan pilkada
Baca juga: Bawaslu: Tidak ada penundaan pilkada dalam UU
Baca juga: KPU Makassar sikapi keputusan penundaan pilkada serentak
Doli mengatakan, dampak penyebaran COVID-19 itu menyebabkan sudah ada penyelenggara pemilu di daerah yang terpapar virus tersebut.
Karena itu dia menilai keputusan untuk menunda tahapan Pilkada yang saat ini sedang berjalan, dapat sangat dipahami.
"Sesuai dengan yang pernah juga saya sampaikan, kita tentu perlu menyesuaikan diri terhadap maklumat yang telah dikeluarkan pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, dengan ditetapkannya masa darurat bencana akibat COVID-19 hingga akhir Mei, pemerintah sesungguhnya sedang melakukan upaya pengendalian terhadap pandemi virus tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu berharap situasi segera dapat dikendalikan pemerintah, masa darurat tidak diperpanjang lagi.
"Sehingga tahapan Pilkada bisa kembali dilanjutkan dan disesuaikan, dan hari pencoblosan yaitu tanggal 23 September 2020 bisa tetap dilaksanakan," katanya.
Doli mengatakan, Komisi II DPR RI dan KPU RI akan terus berkoordinasi dalam memantau situasi dan perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Sebelumnya, KPU RI resmi menunda tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020.
Keputusan itu disampaikan melalui Surat Edaran (SE) KPU nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota, dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
