Hidayat Nur Wahid tolak "rapid test" COVID-19

24 Maret 2020 14:49 WIB

Dokumentasi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasil tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/3/2020). Tes diperuntukkan bagi peserta Seminar Anti Riba yang berlangsung di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada 25-28 Februari 2020, dimana dua orang peserta seminar itu meninggal dunia di Solo Jawa Tengah akibat COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Wijaya

... Batalkan rencana rapid test COVID-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya, dan ubah jadi untuk rakyat yang membutuhkan terutama tenaga medis...

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, tegas menolak rencana dilakukan uji cepat alias rapid test COVID-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya.

Menurut dia, tes massal COVID-19 sebaiknya dilakukan untuk rakyat yang lebih membutuhkan maupun tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan wabah COVID-19.

Baca juga: F-Demokrat tolak "rapid test" COVID-19 bagi anggota DPR

"Batalkan rencana rapid test COVID-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya, dan ubah jadi untuk rakyat yang membutuhkan terutama tenaga medis," kata dia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Ia mendorong DPR fokus dukung dan kawal rencana realokasi anggaran yang telah diputuskan Presiden Joko Widodo dalam Inpres Nomor 4/2020 tentang Penekanan Kembali Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Baca juga: F-PPP ikut berikan sumbangan "rapid test" COVID-19 anggota DPR

Politisi PKS itu juga mendorong DPR bersama pemerintah menyediakan payung hukum bagi BPJS untuk menanggung pembiayaan pasien yang terpapar COVID-19, sebagaimana dimintakan direktur utama BPJS.

"COVID-19 telah menjadi 'teror' dan mungkin berlangsung lama, oleh karena itu DPR mendorong pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2020 dalam rangka penanganan COVID-19," ujarnya.

Baca juga: FPKS: Batalkan "rapid test" COVID-19 bagi anggota DPR

Hal itu menurut dia sesuai dengan UU Nomor 20/2019 tentang APBN 2020 yaitu revisi APBN bisa diajukan jika terjadi perubahan asumsi makro dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran.

Ia mencontohkan, Kementerian Sosial harus meningkatkan belanja bansos untuk masyarakat miskin yang mata pencahariannya terdampak COVID-19.

"DPR perlu mendorong pemerintah mengajukan APBN-P secepatnya, agar anggaran negara sekitar Rp2.500 triliun tahun ini, fokus untuk keselamatan rakyat dari COVID-19 dan masalah-masalah terkait," katanya.

Baca juga: Anggota DPR akan lakukan "rapid test" COVID-19