"Masyarakat harus memperhatikan sumber informasi, kalau sudah kredibel pegang saja. Jangan perorangan, melainkan organisasi," ujar Ibnu di Jakarta, Sabtu.
Misalnya, lanjut Ibnu, organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Maka itu sumber informasi tersebut bisa dipercaya. Jangan malah mempercayai sumber informasi dari majelis ulama di luar negeri.
Baca juga: Pakar komunikasi: Informasi tentang virus corona "over communicate"
Baca juga: "Lockdown" harus dibarengi deteksi dan karantina kasus, sebut pakar
Baca juga: Pakar sebut TKI dari Malaysia harus tetap jalani karantina mandiri
Begitu juga dengan pemerintah, hendaknya percaya informasi yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangn Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan lainnya dan tidak mudah percaya dengan informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Jika semuanya menganjurkan bekerja, belajar dan ibadah dari rumah, maka kita harus mengikutinya."
Semua itu, lanjut dia, ada dasar argumentasinya baik argumentasi keagamaan maupun kesehatan yang sudah diketahui bersama. Ibnu mengajak masyarakat untuk tidak merasa benar sendiri, karena tidak baik mencelakakan orang lain dengan menularkan virus.
Dalam kesempatan itu, Ibnu menyarankan agar pemerintah mulai dari pusat hingga Rukun Tetangga (RT) hendaknya menyamakan bahasa, bahwa semuanya saat ini lebih baik dilakukan di rumah saja, kalau tidak penting-penting amat ke luar.
"Kemudian, baik dari tingkat pusat hingga RT, anjurannya sama yakni menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan," cetus dia.
Selanjutnya, masyarakat juga harus berpikir positif, menjaga diri jangan sampai tertular dan menularkan virus pada orang lain.*
Baca juga: Pakar: Peniadaan UN solusi keselamatan siswa dari COVID-19
Baca juga: Pakar sarankan Jokowi keluarkan Perppu COVID-19
Baca juga: Pakar minta ada jaminan keselamatan bagi mahasiswa yang jadi relawan
Pewarta: Indriani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
