• Beranda
  • Berita
  • DPRA: Semua warga Aceh terdampak darurat corona harus terima bantuan

DPRA: Semua warga Aceh terdampak darurat corona harus terima bantuan

12 April 2020 17:01 WIB
DPRA: Semua warga Aceh terdampak darurat corona harus terima bantuan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Fuadri. (ANTARA/HO)

Masih banyak warga yang luput dari perhatian pemerintah,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Fuadri meminta kepada Pemerintah Aceh agar semua masyarakat Aceh yang terdampak pemberlakuan masa tanggap darurat COVID-19, harus menerima bantuan pangan dari pemerintah daerah.

“Pemerintah Aceh harus mengakomodir semua warga Aceh yang usahanya terkena dampak COVID-19 sejak berlakunya keadaan darurat kesehatan, libur sekolah, kerja di rumah dan jam malam di Aceh,” kata Fuadri, Ahad di Meulaboh.

Menurutnya, pemberian bantuan pangan berupa 61.500 paket sembako yang sudah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada masyarakat Aceh dinilai masih belum cukup.

Baca juga: Satu lagi pasien sembuh, kini Aceh nol rawat positif COVID-19

Mengingat sampai saat ini belum banyak masyarakat Aceh yang layak menerima namun belum terdata oleh pemerintah daerah, untuk mendapatkan bantuan pangan.

“Jumlah paket bantuan sembako yang disalurkan Pemerintah Aceh kemarin sangat sedikit. Masih banyak warga yang luput dari perhatian pemerintah,” kata Fuadri menambahkan.

Ia mencontohkan, di Kabupaten Aceh Barat, bantuan tersebut hanya terakomodir sebanyak 480 paket bantuan.

Baca juga: Pemprov Aceh fasilitasi pemulangan 97 TKI dari Malaysia

Setelah dilakukan konfirmasi, pemerintah desa justeru mengaku tidak tahu ada program pemberian bantuan tersebut, dan pendataan yang dilakukan oleh petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tanpa sepengetahuan kepala desa.

Ia menegaskan, hal ini sangat disayangkan ternyata banyak warga Aceh Barat yang terdampak usahanya selama pencegahan COVID-19 tidak mendapat perhatian Pemerintah Aceh.

“Kita berharap pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan pemerintah desa, supaya tidak ada warga yang luput dari pendataan, sehingga Pemerintah Aceh dapat membantu rakyat secara adil di semua kabupaten/kota di Aceh,” tegasnya.

Baca juga: Aceh belum memenuhi syarat terapkan PSBB COVID-19
Baca juga: Polisi perketat pemeriksaan kesehatan di perbatasan Aceh-Sumut
Baca juga: 61,5 ribu OMB di Aceh dapat bantuan social safety net

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020