1. RSD Wisma Atlet rawat 739 pasien positif COVID-19
Rumah Sakit Darurat (RS) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, merujuk data Kamis (30/4) pukul 08.00 WIB, merawat sebanyak 739 pasien positif COVID-19.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya Yudo Margono menyebutkan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet merawat total 840 pasien COVID-19.
Baca selengkapnya di sini
2. Anggota DPR: Kartu Prakerja tidak boleh jadi ladang proyek
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menilai program Kartu Prakerja yang digagas pemerintah tidak boleh menjadi ladang proyek karena itu dirinya meminta penegak hukum proaktif mengawasi program yang nilai anggarannya mencapai Rp20 triliun itu.
"Kartu Prakerja sudah bergeser dari tujuan awalnya karena sudah menjadi ladang proyek. Penegak hukum, KPK, dan Kejaksaan bisa melakukan tugas dan fungsinya secara proaktif terhadap semua penyimpangan,” kata Mufida.
Baca selengkapnya di sini
3. Panglima TNI mutasi jabatan 16 perwira tinggi TNI
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI, kini 16 jabatan perwira tinggi TNI dimutasi.
Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI, Kolonel Khusus Taibur Rahman mengatakan, mutasi jabatan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.
Baca selengkapnya di sini
4. Bamsoet: Tunda kedatangan 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah Pusat menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.
"Saya meminta pemerintah pusat menunda rencana kedatangan 500 TKA asal China tersebut dengan pertimbangan akan menimbulkan keresahan masyarakat," kata Bamsoet.
Baca selengkapnya di sini
5. KPK diminta awasi ketat anggaran Rp5,6 triliun Kartu Prakerja
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran sebesar Rp5,6 triliun yang dianggarkan pemerintah pada program Kartu Prakerja.
"Jumlah anggaran Kartu Prakerja besar sekali, tidak main-main karena itu KPK harus tegas mengawasi penggunaan anggaran tersebut," kata Sahroni.
Baca selengkapnya di sini
Baca juga: Pengamat ingatkan Program Kartu Prakerja dihentikan sementara
Baca juga: Anggota DPR: Kartu Prakerja tidak boleh jadi ladang proyek
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2020
