"Pemerintah harus lebih peduli terhadap kondisi buruh tani kita, sebab selama ini mereka termarginalkan di negeri ini," kata Johan Rosihan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Menurut Johan, pendidikan mereka rata-rata masih rendah, serta kerap tidak memiliki kemampuan berserikat seperti buruh pabrik lainnya dan tidak punya posisi tawar yang kuat untuk menuntut kenaikan upah.
Baca juga: Hari buruh, KRKP nilai petani perlu diberikan akses lahan pertanian
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga sangat prihatin dengan keadaan nasib buruh pada masa pandemi.
"Hidup buruh tani sekarang kian pelik karena daya beli mereka terus merosot, hidup mereka makin susah karena selalu berkutat dengan kemiskinan apalagi pada saat wabah virus ini merebak," paparnya.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak dari mereka yang sulit bekerja karena harus karantina diri agar tidak tertular dan hal ini membuat buruh tani dan keluarganya banyak yang semakin menderita karena kekurangan akses pangan akibat kenaikan biaya hidup yang semakin melambung.
Selanjutnya, kata Johan, sebagai pekerja di sektor informal, mereka tak mengenal istilah upah minimum regional (UMR), yang hal ini berdampak upah buruh tani lebih rendah bila dibandingkan dengan upah pekerja kasar lainnya.
"Atas situasi ini, saya mendorong pemerintah agar segera memberikan bantuan khusus untuk buruh tani. Melalui momentum Hari Buruh ini, ayo kita bantu para buruh tani kita," ujar Johan.
Baca juga: BPS: Upah nominal buruh tani naik 0,15 persen Maret, upah riil turun
Ia mengusulkan pula agar selain diberikan insentif khusus buat pada buruh tani, sebaiknya pemerintah berupaya memberi mereka lahan garapan untuk pertanian demi meningkatkan taraf usaha tani mereka.
Hal itu, ujar dia, juga untuk mensukseskan program ekstensifikasi pertanian dengan memperluas lahan Pertanian yang dimiliki oleh para buruh tani.
"Ini pasti akan berdampak pada peningkatan produksi Pertanian dan juga membantu kesejahteraan dari para buruh tani kita," ucapnya.
Seperti diketahui, Kementerian Pertanian mencatat terdapat delapan provinsi yang mengalami defisit atau kekurangan beras akibat distribusi yang tidak merata saat panen raya.
Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan meskipun panen padi sudah terjadi pada awal April ini, ada delapan provinsi yang mengalami defisit, yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
"Kondisi dari panen ini pasokan cukup, namun distribusi belum merata terlihat dari provinsi-provinsi yang terjadi defisit, ini memang kurang," kata Suwandi dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi IV di Jakarta, Rabu (29/4).
Suwandi menyebutkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan akan mengalokasikan stok beras Nasional pada akhir Maret sebesar 3,5 juta ton untuk daerah yang mengalami defisit.
Ada pun stok beras tersebut antara lain tersebar di lima provinsi, yakni Sumatera Utara 122.328 ton; Sumatera Selatan sebanyak 105.195 ton; Kalimantan Timur 38.988 ton; Sulawesi Selatan 183.845 ton; dan Jawa Timur 721,657 ton.
"Stok beras stok di April yang tersebar Nasional 3,5 juta ton ini bisa memasok ke daerah-daerah merah atau yang mengalami defisit," kata Suwandi.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
