Pengamat Ekonomi dari Riau DR Viator Butarbutar mengatakan penyelenggaraan pelatihan secara daring atau online melalui program Kartu Prakerja yang diserahkan pemerintah kepada mitra swasta terpilih perlu ditinjau ulang agar program ini menjadi lebih tepat sasaran.Prakerja adalah mereka yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan? Kenapa sekarang korban PHK dimasukkan menjadi peserta
"Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Tenaga Kerja, perlu memikir ulang teknis pelatihan prakerja itu," kata Viator di Pekanbaru, Jumat, menanggapi penyelenggaraan pelatihan online Kartu Prakerja yang dipertanyakan banyak pihak.
Menurut dia, Ditjen Binalatas Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) lebih pengalaman dalam menyusun modul pelatihan kerja, termasuk penyelenggaraan pelatihan, untuk masuk dunia kerja dibanding mitra swasta yang dipilih dalam program pelatihan prakerja yang diperkirakan menelan biaya Rp5,6 triliun untuk biaya pelatihan daring bagi 5,6 juta peserta Kartu Prakerja pada masa COVID-19.
Ia memperkirakan biaya penyusunan per modul oleh Kemenaker bervariasi, kebanyakan berkisar Rp200 juta-Rp300 juta, sehingga bila dibutuhkan 1.000 modul, paling besar dibutuhkan dana tidak sampai Rp500 miliar.
Baca juga: NasDem: Pelatihan daring Kartu Prakerja dihentikan di tengah COVID-19
Modul tersebut kemudian diunggah ke internet dan dapat diakses oleh peserta terdaftar. Peserta, bahkan dapat mengunjungi BLK terdekat apabila ada keperluan praktis mendesak dengan menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19.
Viator yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Dan Kerja Sama Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau menilai
ada pergeseran pemikiran awal program Kartu Prakerja.
"Prakerja adalah mereka yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan? Kenapa sekarang korban PHK dimasukkan menjadi peserta, yang seharusnya korban PHK diberikan program berbeda yang terkategori Bantuan Langsung Tunai untuk menolong kehidupan sehari hari," katanya.
Ia juga menyebut mereka di-PHK bukan karena kurang cakap atau kurang ahli, namun karena karena perusahaan terdampak kelesuan ekonomi akibat pandemi COVID-19. "Mereka tidak butuh pelatihan melalui paket Kartu Prakerja namun lebih butuh makanan lewat paket bansos natura atau tunai," katanya.
Viator juga menilai pelatihan daring oleh perusahaan swasta dengan plafon biaya Rp1 juta per peserta perlu dipertanyakan dan ditinjau kembali.
Baca juga: Pemerintah diminta tak paksakan skema Kartu Prakerja di tengah pandemi
Pewarta: Frislidia
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
