Menurut Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional (Food and Agriculture Organization/FAO) telah memperingatkan risiko krisis pangan akibat COVID-19.
"Di Indonesia pasti akan terjadi, pertama karena COVID-19 terjadi kesulitan tenaga kerja juga impor akan sulit karena semua negara akan berpikir untuk dirinya sendiri," kata Mendes dalam temu media via konferensi video yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis.
Baca juga: Kemendes dan IPB bahas skala prioritas pedesaan lima tahun ke depan
Sebagai salah satu langkah untuk menjamin ketersediaan pangan, Kemendes PDTT mengajukan intensifikasi 1,8 juta hektare (ha) lahan pertanian yang ada termasuk dalam 3,2 juta ha kawasan transmigrasi.
Intensifikasi lahan pertanian itu diharapkan dapat memungkinkan hasil padi diperoleh dalam masa tanam pada musim kemarau periode Mei-Agustus 2020 untuk varietas padi yang memerlukan sedikit air.
Namun, dari 1,8 juta ha lahan pertanian kawasan transmigrasi sekitar 509 ribu lahan yang sudah teruji dan tersedia untuk segera digunakan untuk intensifikasi karena sudah memenuhi syarat seperti memiliki bibit unggul, pupuk, irigasi, penggilingan, kerja sama offtaker dan mendapat dukungan dari bank.
Kawasan yang siap menjadi fokus intensifikasi dalam jangka menengah itu terbagi di 10 daerah yaitu Kabupaten Mesuji di Lampung, Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat dan Dadahup yang terletak di Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah,
Baca juga: Kemendes PDTT intensifkan lahan pertanian kawasan transmigrasi
Selain itu ada juga daerah Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur, Kabupaten Boalemo di Gorontalo, Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan.
Upaya intensifikasi untuk menggenjot hasil pertanian untuk memproduksi 5 juta ton padi per tahun itu rencana dimulai pada Mei-Juni saat musim kemarau dimulai.
Khusus untuk Dadahup Lamunti di Kalimantan Tengah, rencana intensifikasi akan dikembangkan bersama-sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah yang lain, ujar pria yang akrab disapa Gus Menteri itu.
"Kita berharap setahun itu bisa menghasilkan paling tidak 5 juta ton padi. Dukungan dana salah satunya adalah Dana Desa, tentu kita berharap dari kementerian dan lembaga lain," kata Gus Menteri.
Penggunaan Dana Desa bisa dilakukan lewat pendekatan Padat Karya Tunai Desa untuk intensifikasi dengan total sekitar Rp94 miliar di 243 desa di 10 daerah tersebut.
Baca juga: Teluk Wondama kembali membuka program transmigrasi
Baca juga: Wamendes bangga melihat transmigran di Mamasa hidup rukun
Baca juga: Kementerian Desa siapkan format baru transmigrasi
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
