"Kami berharap untuk tahun ajaran baru digeser ke Januari 2021. Sehingga masa dari Juni hingga Desember digunakan untuk menggembleng guru secara maksimal," ujar Ramli dalam diskusi "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional" yang di Jakarta, Rabu.
Tahun ajaran baru biasanya dimulai pada pertengahan Juli. Ramli menambahkan dimundurkannya tahun ajaran baru tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 masih berlangsung.
"Kemendikbud harus melakukan pembinaan terhadap guru, sehingga guru bisa menyelenggarakan pembelajaran daring dengan baik," ujar dia.
Ramli juga meminta agar ada jaminan tercukupinya kebutuhan pokok pada guru. Selain itu mekanisme relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus dilanjutkan. Dalam relaksasi penggunaan dana BOS tersebut, sekitar 50 persen dari dana tersebut boleh digunakan untuk pembayaran gaji guru.
"Selain itu, perlu adanya insentif tambahan untuk sekolah itu," kata dia.
Baca juga: Pemerhati pendidikan sarankan pemerintah undur awal tahun ajaran baru
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengatakan tidak masalah jika tahun ajaran baru tetap dilangsungkan pada Juli.
Baca juga: Ketua MPR: PPDB perlu aturan baku menyesuaikan kondisi pandemi
"Dengan catatan, pemerintah harus bisa mengurangi disparitas masyarakat yang mampu dan tidak mampu," katanya.
Pembelajaran jarak jauh, kata Satriwan, membuka lebar disparitas ekonomi masyarakat yang mampu dan tidak mampu, yang mana masyarakat mampu dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Sementara masyarakat tidak mampu kesulitan melakukan pembelajaran daring karena keterbatasan sarana.
"Pemerintah perlu memperpendek ketimpangan seperti itu. Selama pelaksanaan pembelajaran daring ini, kami belum melihat hal itu dilakukan," kata Satriwan.
Pewarta: Indriani
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2020
