Hal itu disampaikan Marciano sebab mobilisasi masyarakat saat ini dibatasi menyusul adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai provinsi. Dengan jangka waktu PSBB yang berbeda-beda di setiap provinsi, hal itu diakuinya akan cukup menghambat proses pengembalian atlet ke pelatnas.
Belum lagi, persyaratan bagi masyarakat yang hendak keluar masuk ke luar kota, khususnya DKI Jakarta, diwajibkan mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM) sebagai upaya untuk meredam peningkatan kasus positif COVID-19.
Baca juga: Timnas basket Indonesia tunggu restu pemerintah untuk gelar pelatnas
Baca juga: Taekwondo ingin gelar pelatnas 1 Juni
"KONI Pusat, pimpinan cabor, dan KONI provinsi akan koordinasi. Apabila SIKM masih diperlukan nanti akan kita atur dikeluarkan oleh pimpinan cabor, atau KONI Pusat atau provinsi," ujar Marciano dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu.
Menurut Marciano, kegiatan latihan, terutama pelatnas harus segera dimulai mengingat padatnya ajang olahraga di tahun depan baik single event maupun multi event.
"Prinsipnya program latihan atlet di normal baru tidak boleh terganggu," katanya menambahkan.
Sejumlah cabang olahraga, seperti bulu tangkis, angkat besi, dan menembak memang masih menjalani kegiatan pelatnas di tengah pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan.
Sementara sebagian cabang olahraga tak mau ambil risiko untuk tetap menggelar pelatnas. Mereka memilih untuk berlatih secara virtual dengan tetap dipantau oleh pelatih.
Baca juga: Pelatnas bulutangkis diyakini segera beradaptasi dengan "new normal"
Baca juga: Pemerintah segera terbitkan protokol latihan dan kompetisi olahraga
KONI Pusat saat ini masih terus menjalin komunikasi dan meminta masukan dari cabang olahraga untuk menyusun protokol kesehatan untuk segera memulai kegiatan olahraga nasional di masa kenormalan baru.
Selain panduan kegiatan pelatnas dan pelatda, protokol juga mencakup protokol dalam memulai kembali kompetisi yang sempat terhenti.
Pada kesempatan yang sama, Marciano juga memastikan bahwa pemerintah telah menganggarkan untuk menanggung seluruh biaya serangkaian tes COVID-19 bagi para atlet.
"Pimpinan cabor memanfaatkan anggaran yang ada, sedangkan yang ada di daerah, mereka dapat anggaran dari KONI provinsi. KONI dapat dari pemerintah daerah, "katanya.
"Yang pasti saya ingin berusaha dan mengawal untuk komunikasi dengan semua pihak bahwa biaya rangkaian tes itu tidak dibebankan kepada atlet," ujarnya lagi.
Baca juga: Menpora: persiapan Piala Dunia U-20 disesuaikan dengan normal baru
Baca juga: PSSI berkomunikasi dengan pemerintah soal wacana kelanjutan kompetisi
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Bayu Kuncahyo
Copyright © ANTARA 2020
