"Siapapun yang hendak mengubah Pancasila, membangkitkan komunisme maupun memasukkan ideologi transnasional lainnya, selain akan berhadapan dengan rakyat juga akan berhadapan dengan TNI sebagai anak kandung rakyat Indonesia," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Bamsoet: Tindak tegas pelaku terorisme buat kondisi tidak kondusif
Hal itu dikatakannya saat bertemu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Jumat (5/6).
Dia menegaskan bahwa Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, masih tetap berlaku.
"TAP MPRS yang ditandatangani Ketua MPRS Jenderal TNI A.H. Nasution tersebut harus tetap dipertahankan sampai kapanpun, karena terbukti telah menjadi benteng tangguh yang menghalau paham komunisme maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit kembali di Indonesia," ujarnya.
Dia menjelaskan, saat dirinya mengemban amanah sebagai Ketua DPR RI pada tahun 2019, pernah menerima Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB).
Menurut dia, FSAB Sebagai wadah tempat berkumpulnya para anak-cucu yang orang tuanya dari TNI dan menjadi korban kekerasan di masa lampau, serta anak-cucu yang orang tuanya pernah terlibat dalam berbagai gerakan.
"Seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), hingga Partai Komunis Indonesia (PKI)," katanya.
Baca juga: MPR apresiasi Polri gagalkan peredaran 402 kg sabu-sabu
Bamsoet menjelaskan, dalam forum tersebut, mereka bersepakat tidak menjadikan konflik kekejaman yang melibatkan orang tua mereka di masa lalu menjadi warisan konflik di masa kini ataupun mendatang.
Menurut dia, forum tersebut menjadi salah satu penanda bahwa bangsa Indonesia sudah menutup berbagai luka sejarah yang diakibatkan dari berbagai kejadian di masa lalu, termasuk G30S.
"Membangkitkan kembali komunisme, sama saja dengan membuka luka sejarah sekaligus membuka peluang terjadinya disintegrasi dan perpecahan bangsa," katanya.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan sejarah seharusnya sudah mengajarkan seluruh anak bangsa untuk tidak kembali terjerumus ke dalam lubang yang sama karena berbagai aktifitas PKI di masa lalu, jelas menunjukkan bahwa komunisme bertentangan dengan Pancasila dan tidak cocok hidup di Indonesia.
Menurut dia, bangsa Indonesia sudah punya Pancasila yang digali Bung Karno dari jati diri bangsa, Pancasila selalu melindungi bangsa yang majemuk dari perpecahan.
"Keberagaman suku, agama, ras, maupun antar golongan mampu dipersatukan Pancasila menjadi kekuatan bangsa," ujarnya.
Karena itu menurut dia, siapapun yang "bermain api" dengan mencoba membangkitkan komunisme, patut dianggap sebagai musuh negara yang menginginkan bangsa kita hancur berantakan.
Baca juga: MPR apresiasi keteladanan dua prajurit TNI tunjukan solidaritas sosial
Saat bertemu Panglima TNI dan KASAL tersebut, turut hadir para Wakil Ketua MPR antara lain Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Arsul Sani, Zulkifli Hasan, Fadel Muhammad, dan Hidayat Nur Wahid serta Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Kristiono.
Hadir secara virtual Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Lestari Moerdijat.
Baca juga: Bamsoet minta pemerintah buat kriteria penerapan Normal Baru
Baca juga: MPR ajak warga dukung putusan pemerintah batalkan haji 2020
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
