"Presiden menghendaki agar komitmen penegakan hukum seperti yang dicanangkan ketika pelantikan kabinet pada Oktober lalu, agar benar-benar dilaksanakan," kata Mahfud usai menggelar rapat dengan mengundang semua jajaran menteri koordinator, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, seperti dikutip dalam konferensi videonya.
Baca juga: Bertemu Ketua KPK, Mahfud dorong penegakan hukum terus dilakukan
Rapat yang digelar itu membahas langkah-langkah penegakan hukum.
Menurut Mahfud, meski terkesan sempat tersendat karena pandemi COVID-19 tidak berarti penegakan hukum kendor.
"Adanya pandemi jangan dijadikan permakluman. Hukum itu harus terus jalan, demi kepastian hukum," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Baca juga: Mahfud: Presiden Jokowi sambut positif masukan purnawirawan TNI-Polri
Oleh karena itu, Mahfud bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dan Ketua KPK Firli Bahuri melakukan koordinasi terkait penegakan hukum.
Mereka meneguhkan kembali komitmen penegakan hukum. Mahfud meminta Jaksa Agung, KPK, dan Kapolri terus melakukan pembangunan hukum, yakni melakukan sinkronisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta ikut mendorong ke pengadilan agar tidak menunda penyelesaian perkara karena menyangkut hak asasi orang.
Baca juga: Mahfud MD dan Mendagri pantau perbatasan Indonesia-Timor Leste
"Kalau memang salah segera diajukan ke pengadilan, karena begitulah ketentuan hukum, tetapi yang terlalu lama tuh harus segera diputuskan kasusnya seperti apa, bisa dibuktikan apa tidak. Nah, itu tadi kesepakatannya terbatas pada soal itu meskipun diakusinya lama, tapi kita membedah kasus banyak yang kesimpulannya seperti itu, komitmen penegakan hukum harus dibangkitkan kembali," katanya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
