Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI), Kominfo, Ismail, dalam usaha ini semua elemen TIK harus disiapkan serentak, mulai dari infrastruktur, platform, aplikasi, konten, keamanan, regulasi hingga talenta digital.
"COVID-19 ini membuat perilaku masyarakat keseluruhan berubah tidak mungkin kembali lagi ke era sebelum COVID-19 karena perilaku masyarakat. TIK ini bisa jadi beban, namun banyak yang menganggap bahwa dengan perubahan ini adalah kesempatan baru," ujar Ismail dalam webinar bersama Mastel yang disiarkan secara langsung, Rabu.
"Semua unsur industri TIK harus kita bangun lengkap secara paralel, tidak bisa dibangun secara tunggal," dia melanjutkan.
Ismail mengatakan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Menurut Ismail, layanan telekomunikasi menjadi sangat penting bagi seluruh masyarakat pada masa pandemi dan setelahnya.
Tantangan saat ini, pemerintah perlu menyelesaikan konektivitas di seluruh wilayah RI, yakni 9.113 desa/kelurahan 3T yang belum tercakup 4G dan 3.435 desa/kelurahan non-3T yang belum tercakup 4G.
Untuk itu, Ismail mengatakan, diperlukan model kolaborasi baru untuk pembangunan akses telekomunikasi di seluruh desa yang belum terjangkau 4G dan fixed broadband, baik inisiatif pemerintah maupun inisiatif para operator.
Bersama operator pula pemerintah membangun aplikasi substitusi layanan OTT (over the top) dengan menyediakan platform dan aplikasi lokal yang dibutuhkan dalam rangka normal baru.
Baca juga: Pusat Data Nasional direncanakan rampung 2023
Baca juga: Kominfo pastikan data aplikasi PeduliLindungi tidak bocor
Hal ini juga terkait dengan dibutuhkannya talenta digital Indonesia, yang menurut riset sebanyak 600.000 talenta digital setiap tahunnya. Untuk itu, Kominfo telah membuka program situmulus online academy angkatan 2 Digital Talent Scholarship (DTS) 2020.
Pemerintah juga terus mendorong UMKM Go Online dengan berbagai macam fasilitas, sekaligus menangkap peluang value chain ekonomi digital yang belum terisi, berkaitan dengan jumlah belanja online yang bertambah signifikan selama pandemi.
"Banyak peluang value chain yang belum terisi di sini dan saling berhubungan. Peluang ini yang harus diraih, karena transaksi besar ada di sana. Dari sisi logistik misalnya," ujar Ismail.
Dengan semakin besarnya transaksi, semakin banyak data-data Indonesia yang dikumpulkan oleh platform ekonomi digital. Data ini bisa dimanfaatkan untuk penguasaan pasar di Indonesia, misalnya marketplace yang sebagian besar menjual barang impor.
Untuk menjamin keamanan data, Kominfo tengah bekerja bersama DPR RI untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Lebih jauh, untuk menjaga kedaulatan data, Kominfo membangun Pusat Data Nasional yang direncanakan rampung pada 2023.
Baca juga: Kominfo hadirkan layanan Teledokter di aplikasi PeduliLindungi
Baca juga: Menkominfo minta Google Cloud Indonesia jamin keamanan data
Baca juga: Kominfo siapkan lima program prioritas percepat digitalisasi nasional
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2020
