• Beranda
  • Berita
  • Kemarin pemerintah bahas PJJ permanen, tatanan normal baru desa

Kemarin pemerintah bahas PJJ permanen, tatanan normal baru desa

3 Juli 2020 06:51 WIB
Kemarin pemerintah bahas PJJ permanen, tatanan normal baru desa
Kepala Sekolah SMP N 4 Bawang Mulud Sugito (kanan) dan guru Wiyata Bhakti berjalan kaki guna mengantar lembar tugas siswa ke rumah mereka di Pranten, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah karena tidak semua tenaga pendidik menguasai sistem daring untuk pembelajaran jarak jauh dan siswa pun ada yang tidak punya telepon genggam.ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/pras.
Pada Kamis (2/7) pemerintah membahas keberlanjutan penerapan kebijakan Merdeka Belajar dan kemungkinan menerapkan metode pendidikan jarak jauh (PJJ) secara permanen.

Selain itu ada warta mengenai antisipasi penularan flu babi, penanggulangan COVID-19 di perdesaan, dan penerbitan tatanan normal baru desa yang bisa disimak kembali dalam ringkasan berita berikut: 

Metode pendidikan jarak jauh bisa diterapkan permanen

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan metode pendidikan jarak jauh (PJJ) bisa diterapkan secara permanen usai pandemi COVID-19.

"PJJ nantinya akan menjadi permanen, tidak hanya pada saat pandemi COVID-19 saja," ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis.

Pemerintah akan terapkan kebijakan Merdeka Belajar secara berlanjut

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menekankan kebijakan Merdeka Belajar akan diterapkan secara berlanjut dengan rentang pencapaian target hingga 15 tahun ke depan.

"Semua yang kita lakukan dalam Merdeka Belajar merupakan prinsip keberlanjutan untuk mencapai critical mass (batas minimum) sekitar 20 persen sehingga memastikan kondisi yang baik bagi sistem pendidikan agar dapat beroperasi secara mandiri dan tidak dapat diputarbalikkan," ujar Nadiem dalam telekonferensi Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Kamis.

Penanganan COVID-19 di desa dinilai efektif dan efisien

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menilai penanganan dampak pandemi COVID-19 di tingkat desa sangat efektif dan efisien.

"Penanganan, dalam konteks pencegahan COVID-19 di desa, kami nilai sangat efektif, sangat efisien, karena cakupannya kecil, sehingga pencermatannya menjadi lebih detail," katanya di Jakarta, Kamis.

Pemerintah terbitkan panduan protokol normal baru di desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan protokol normal baru di desa sebagai panduan aktivitas masyarakat desa yang aman dari COVID-19.

"Kemendes merasa sangat perlu untuk menerbitkan regulasi atau kebijakan yang bersifat guidance, panduan, bukan sesuatu yang harus dilakukan seperti itu, tetapi panduan umum yang disebut dengan protokol normal baru desa," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Kamis.

Pemerintah waspadai kemungkinan penularan flu babi ke manusia

Kementerian Kesehatan mewaspadai kemungkinan penularan flu babi pada manusia dan terus melakukan surveilans untuk memantau penularan penyakit tersebut.

"Jadi surveilans kita masih jalan untuk memantau kemungkinan mengenai hal itu. Untuk mendeteksi kemungkinan kasus pada orang atau petugas, pekerja yang bekerja di peternakan (peternakan babi). Itu sebenarnya ranahnya Kementerian Pertanian (Kementan)," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi

 

Pewarta: Katriana
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2020