Zhen merupakan pejabat yang cukup vokal menentang aksi protes massa di China pada 2011.
Sebelum ditunjuk sebagai direktur keamanan nasional, Zhen menjabat sebagai sekretaris jenderal komite Partai Komunis untuk Provinsi Guangdong, salah satu pusat ekonomi di China yang berbatasan dengan Hong Kong.
Pemerintah China membentuk Kantor Keamanan Nasional di Hong Kong setelah Undang-Undang Keamanan Baru ditetapkan oleh parlemen China pada minggu ini. Beleid baru itu akan menghukum warga yang dianggap melakukan makar, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing, dengan ancaman sanksi maksimal penjara seumur hidup.
UU Keamanan baru itu menandai sikap China yang lebih otoriter terhadap Hong Kong, kota yang sempat paling bebas di China.
Saat Zheng menjabat sebagai ketua partai di Kota Shanwei, Guangdong, sikapnya sempat menuai kontroversi, khususnya kala ia berhadapan dengan para pengunjuk rasa di Desa Wukan.
Warga desa saat itu menuntut kompensasi pengambilalihan lahan oleh pemerintah. Masyarakat setempat pun memilih komite untuk mewakili hak mereka. Warga juga menunjukkan kesedihan mereka kepada media asing.
Beberapa rekaman video, yang bocor dari sebuah pertemuan pemerintah, menunjukkan Zheng mengkritik keras warga desa. Ia juga menyebut media asing "busuk".
Zheng, yang sebelumnya tidak pernah mengisi jabatan di luar Guangdong, sempat menjabat sebagai wakil ketua urusan propaganda di provinsi itu dari 2013 sampai 2018.
Li Jiangzhou dan Sun Qingye, sementara itu, ditunjuk sebagai wakil Zheng di Kantor Keamanan Nasional Hong Kong, menurut laporan Xinhua.
Sumber: Reuters
Baca juga: Inggris sebut UU keamanan nasional langgar Deklarasi Hong Kong
Baca juga: Australia berencana ikut jejak Inggris beri visa ke warga Hong Kong
Baca juga: Taiwan buka kantor bantu orang yang melarikan diri dari Hong Kong
Presiden tekankan faktor keamanan pengaruhi ekonomi
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2020
