Anies diminta tak buka hiburan malam karena sulit terapkan pembatasan

13 Juli 2020 22:43 WIB

Ilustrasi - Petugas menggunakan alat pelindung wajah saat simulasi pembukaan tempat hiburan di F3X Executive Club, Bandung, Jawa Barat, Jumat (3-7-2020). ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa/foc.

Tempat hiburan sangat sulit untuk menerapkan pembatasan sosial.

Gubernur DKI Jakarta diminta tidak membuka tempat hiburan malam terlebih dahulu selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota karena sulitnya menerapkan protokol kesehatan, termasuk physical distancing.

"Tempat hiburan sangat sulit untuk menerapkan pembatasan sosial. Coba bayangin saat berkaraoke, bagaimana menyanyi terpisah, apa rasanya, belum lagi saat clubing, mau bagaimana berjoget dengan berjarak," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Satuan Tugas Antinarkoba (DPP SAN) Anhar Nasution, Senin.

Belum lagi, lanjut dia, saat memakai jasa pemandu lagu penggunaan physical distancing akan sulit karena pelanggan juga enggan rugi karena harus duduk berjauhan.

"Akhirnya, tak sedikit yang curi-curi," ucapnya.

Hal itu juga berlaku bagi gria pijat (spa) yang akan sulit menerapkan physical distancing. Ditambah dengan keluar masuknya orang di kedua tempat itu membuat tempat hiburan rawan akan penyebaran COVID-19.

Baca juga: Legislator pertanyakan pengawasan tempat hiburan malam yang masih buka

Baca juga: Waka DPRD: Tidak mungkin Anies buka tempat hiburan malam

"Jadi, saran saya lebih baik ditunda dahulu," ucapnya.

Terlebih, kata Anhar, di Jakarta sendiri angka positivity rate-nya melonjak dari 4 hingga 5 persen, saat ini menjadi 10,5 persen. Bila tak diantisipasi betu, lonjakan jumlah pasien positif bisa tidak terkendali.

Sementara itu, sikap serupa juga sempat diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Zita Anjani yang meminta agar tempat hiburan tak dibuka saat PSBB transisi.

Zita meminta agar Anies lebih memprioritaskan membuka sekolah terlebih dahulu agar para siswa bisa belajar secara tatap muka.

Jika Anies tetap ngotot membuka hiburan malam sebelum sarana pendidikan pada PSBB transisi tahap kedua nanti, PAN akan menolak kebijakan tersebut.

"Nah, itu saya tolak keras, jangan sampai tempat hiburan dibuka sebelum pendidikan dibuka. Bila itu terjadi, saya akan kritik dan tolak keras," kata Zita.