Besarnya anggaran tersebut bersumber dari dana hibah daerah pada APBD 2020 dan telah tertuang dalam Naskah Perjanjian Kepala Daerah (NPHD) bagi daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Anggaran tersebut belum termasuk alokasi dana APBN untuk menunjang pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19 yang jumlahnya mencapai Rp33 miliar.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusli Dg Palabbi pada rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Palu, Jumat, mengatakan dari total anggaran hibah daerah tersebut, sebagian daerah telah merealisasikan anggarannya di atas 90 persen.
Rusli mengatakan Pemprov Sulteng sendiri telah merealisasikan anggaran sebesar Rp141,1 miliar atau 89,22 persen untuk KPU provinsi, dan 90 persen atau sebesar Rp50,4 miliar untuk Bawaslu, serta 40 persen atau sebesar Rp8,4 miliar untuk kepolisian. Sementara anggaran untuk TNI, hingga kini belum dicairkan.
Sementara realisasi anggaran di kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada yakni Kabupaten Banggai sebesar Rp70,3 miliar dari Rp74,3 miliar atau 94,62 persen.
Baca juga: Pemerintah suntik dana Rp1,411 triliun untuk APD Pilkada 2020
Dari total dana hibah tersebut, Pemkab Banggai telah mencairkan 100 persen untuk KPU dan Bawaslu, kecuali untuk keamanan baru terealisasi sebesar Rp52,94 persen.
Berikutnya Kabupaten Banggai Laut dari total NPHD Rp34,3 miliar telah terealisasi sebesar Rp32,2 miliar atau 93,88 persen. Realisasi KPUD Banggai Laut dan pengamanan telah mencapai 100 persen, kecuali untuk Bawaslu baru terealisasi 76,14 persen atau sebesar Rp6,7 miliar.
Kabupaten Morowali Utara total NPHD sebesar Rp54,4 miliar dengan realisasi sebesar Rp19,7 miliar atau 36,22 persen.
Kabupaten Poso, terealisasi sebesar Rp17,6 miliar atau 35,72 persen dari total NPHD yakni Rp42,2 miliar.
Di Kabupaten Sigi dari Rp45 miliar total NPHD telah direalisir sebesar Rp41,5 miliar atau sebesar 92,22 persen.
Kabupaten Tojo Unauna realisasi baru mencapai 35,98 persen atau sebesar Rp15,3 miliar dari total NPHD Rp42,5 miliar.
Selanjutnya Kabupaten Tolitoli juga baru terealisasi sebesar Rp16,7 miliar atau 35,74 persen dari total NPHD Rp 46,9 miliar.
Dan untuk Kota Palu realisasi baru mencapai 45,33 persen atau sebesar Rp27,7 miliar dari total NPHD Rp61,1 miliar.
Terkait dengan realisasi dana hibah pilkada tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang belum maksimal merealisasi belanjanya segera mengucurkan anggaran tersebut.
"Karena sangat esensi dalam mendukung kerja KPU, Bawaslu dan keamanan," kata Tito dalam kunjungan kerjanya di Palu, Jumat.
Pada rapat koordinasi pilkada serentak di Sulteng Mendagri juga membawa serta beberapa dirjen yakni Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil.
Baca juga: Verifikasi faktual pilkada serentak di Sulteng terhambat cuaca ekstrem
Baca juga: Tokoh agama diharapkan bantu tingkatkan partisipasi pemilih pilkada
Baca juga: Mendagri harap pemda segera kucurkan dana hibah pilkada
Pewarta: Adha Nadjemudin
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
