Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menuntut aksi nyata dari negara-negara Eropa dalam menghalangi rencana Israel untuk memulai pembangunan di wilayah Yerusalem Timur yang dikenal sebagai E1.Kami menyambut surat protes yang ditandatangani oleh Duta Besar Eropa untuk menentang rencana Israel untuk memulai pembangunan di pemukiman ilegal, Givat Hamatos, dan yang disebut Area E1 di pinggiran Yerusalem yang diduduki,
Tuntutan tersebut muncul setelah diplomat Eropa menandatangani surat protes untuk Israel yang ingin memulai pembangunan di permukiman ilegal tersebut.
Perwakilan Uni Eropa serta duta besar dari 15 negara Eropa telah menyerahkan surat protes kepada Kementerian Luar Negeri Israel mengenai niat untuk mulai membangun di daerah E1, sebelah timur Yerusalem yang diduduki.
"Kami menyambut surat protes yang ditandatangani oleh Duta Besar Eropa untuk menentang rencana Israel untuk memulai pembangunan di pemukiman ilegal, Givat Hamatos, dan yang disebut Area E1 di pinggiran Yerusalem yang diduduki," kata Hanan Ashrawi, anggota Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina.
Baca juga: Anggota parlemen Malaysia hadiri kampanye dukung Palestina
Baca juga: Yordania: Aneksasi Israel terhadap Palestina picu bencana
"Namun, kami percaya bahwa Uni Eropa, serta pemerintah dari 15 negara (Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Inggris, Belgia, Denmark, Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia dan Swedia) ) harus mengadopsi keputusan yang dapat ditindaklanjuti yang akan mencegah Israel bertahan di jalur ilegalitas, impunitas, dan aneksasi de facto. Oposisi retoris tidak menghalangi Israel. Faktanya, Israel berani untuk meningkatkan tindakan kriminalnya justru karena yakin bahwa oposisi akan tidak berpindah dari verbal ke tindakan. " kata Ashrawi.
Pejabat PLO itu memperingatkan bahwa jika diimplementasikan, "rencana-rencana Israel ini akan benar-benar memutuskan pendudukan Yerusalem dari wilayah alami Palestina dan memotong setengah Tepi Barat yang diduduki.
Ia mengatakan mereka akan menyelesaikan proyek kolonial Yerusalem Besar dengan pencurian tanah strategis Palestina dan gangguan fisik.
Ashrawi mengatakan, "Sementara masyarakat internasional prihatin dengan 'kemungkinan' aneksasi, Israel menerapkan skema aneksasinya di tanah tanpa pencegahan. Ini termasuk pembersihan etnis diam-diam dari Silwan, Al-Issawiya, dan Wadi Al -Joz (lingkungan Palestina di Yerusalem Timur) melalui pembongkaran rumah, kekerasan sistemik, dan mengumumkan proyek permukiman berskala luas yang didasarkan pada pemindahan ribuan warga Palestina. "
Dia mendesak negara-negara "tidak boleh membiarkan Israel bertahan dalam tipu muslihat ini. Prinsip akuntabilitas dirusak dan dianggap tidak relevan ketika para aktor internasional bersikeras memberi Israel jalan bebas atas pelanggaran mengerikan terhadap hak-hak Palestina dan hukum internasional."
Sumber : WAFA News Agency
Baca juga: Kepada Jokowi, Presiden Abbas sampaikan proses rekonsiliasi Palestina
Baca juga: Masjid Tepi Barat terbakar, Palestina salahkan pemukim Israel
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
