Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berharap Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, mampu hadapi bencana nonalam seperti pandemi COVID-19 saat ini.Destana awalnya kami bentuk untuk ketangguhan bencana alam
Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Senin mengatakan Kabupaten Mojokerto saat ini ada di zona merah (risiko tinggi) penyebaran COVID-19 dan tercatat kasus terkonfirmasi 514 kasus, dan sembuh 366 (update per 1 Agustus 2020).
"Destana awalnya kami bentuk untuk ketangguhan bencana alam. Namun, pandemi COVID-19 saat ini juga masuk bencana, dalam kategori nonalam," kata bupati dalam kunjungannya di tiga Destana Tanggap COVID-19 wilayah Kecamatan Gondang yakni Destana Begaganlimo, Dilem dan Kalikatir.
Ia mengatakan, terkait pandemi COVID-19, Pemkab Mojokerto pun terus berupaya menanggulangi pandemi ini bersama. Mulai dari penyelamatan kesehatan masyarakat, Jaring Pengaman Sosial (JPS), pemulihan ekonomi, dan keamanan.
Bupati mengajak seluruh warga masyarakat untuk terus disiplin protokol kesehatan demi upaya mencegah, memutus dan menangani mata rantai penyebaran pandemi.
Baca juga: Rote Ndao bentuk 23 desa tangguh bencana di perbatasan Australia
Baca juga: Bogor akan tambah Destana untuk tekan angka korban bencana
Apresiasi juga diberikan kepada segenap masyarakat yang sudah berperan aktif dalam mencegah, memutus dan menanggulangi COVID-19 di lingkungan masing-masing.
"Bencana harus dideteksi sejak dini dengan kajian-kajian dan penanganan yang tepat. Saya apresiasi desa yang sudah membentuk dan menyiagakan relawan-relawan COVID-19. Dengan disiplin protokol kesehatan dan peduli keamanan lingkungan, seluruh warga juga telah ikut menjadi relawan bagi dirinya sendiri," ucapnya.
Selain tanggap bencana alam dan non alam, bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak akan berhenti membangun kemajuan daerah. Meski saat ini keuangan daerah mengikuti refocusing dan realokasi anggaran (untuk penanggulangan COVID-19), bupati menjamin bahwa pembangunan akan terus dimaksimalkan.
"Memang kami ikuti aturan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi. Tapi, untuk BK Desa tidak ikut dikurangi. Jadi, pembangunan di desa bisa lanjut. Perlu saya tegaskan juga bahwa taat membayar pajak, turut mempengaruhi kemajuan pembangunan daerah. Terima kasih pada desa-desa yang taat melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu. Sebab, pajak itu berasal dari masyarakat dan akan kembali lagi manfaatnya untuk masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Bekasi bentuk Destana di wilayah rawan bencana
Baca juga: Simulasi gempa tandai Guwosari sebagai desa tangguh bencana
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
