Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memprediksi Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) akan mampu menyerap 5,2 juta tenaga kerja di tingkat desa.Kemendes akan memaksimalkan pemanfaatan dana Rp36,4 triliun yang masih tersisa dari Rp71,2 triliun anggaran Dana Desa 2020 untuk kegiatan PKTD yang diharapkan mampu menyerap sekitar 5,2 juta tenaga kerja
"Proporsi upah minimal 50 persen dari biaya kegiatan. Berarti dari Rp36,4 triliun upahnya, sekitar Rp18-19 triliun itu akan mengcover 5.202.279 pekerja. Kalau upahnya lebih dari 50 persen, berarti jumlahnya (tenaga kerja) akan lebih tinggi lagi," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers daring dari Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan bahwa Kemendes akan memaksimalkan pemanfaatan dana Rp36,4 triliun yang masih tersisa dari Rp71,2 triliun anggaran Dana Desa 2020 untuk kegiatan PKTD yang diharapkan mampu menyerap sekitar 5,2 juta tenaga kerja.
Kegiatan PKTD tersebut, kata Mendes, akan dilaksanakan sepanjang Agustus hingga September 2020.
PKTD dari Dana Desa, katanya, ditujukan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kemerosotan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Perekrutan pekerja PKTD menetapkan kriteria masyarakat yang tergolong miskin, pengangguran dan setengah pengangguran, serta masyarakat marjinal lainnya.
"Upah diberikan setiap hari supaya meningkatkan daya beli masyarakat. Jangan lupa adaptasi kebiasaan baru, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak," kata Mendes yang lebih akrab disapa Gus Menteri itu.
Ia mengatakan PKTD tersebut dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kegiatan usaha ekonomi produktif, contohnya adalah penanaman lahan kosong desa dengan tanaman pangan, membersihkan tempat wisata, tempat kuliner, pasar desa, gudang desa dan kandang ternak bersama, perdagangan logistik dan pangan serta bagi hasil perikanan dan peternakan.
“Untuk PKTD untuk usaha ekonomi produktif, misalnya menanami lahan desa dengan tanaman pangan bisa dikelola oleh BUMDes. Dengan ini masyarakat miskin bisa mendapatkan upah, lahan produktif, kemudian hasil produksi lahan dapat dijual untuk mendapat penghasilan yang dikelola oleh BUMDes," katanya.
Ia mengatakan bahwa PKTD dari Dana Desa merupakan kegiatan padat karya tunai yang murni dikelola oleh desa. Dalam program tersebut, desa diberi keleluasaan dalam menentukan lokasi pekerjaan hingga penerimaan tenaga kerja.
Meski demikian, pelaksanaan PKTD memiliki sejumlah ketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 15 tahun 2020.
"(PKTD) Ada rambu-rambunya, pertama pekerja adalah kelompok penganggur, miskin, dan kelompok marginal lainnya. Misalnya Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), ini mutlak. PEKKA harus menjadi skala prioritas dalam PKTD," katanya.
Di samping itu, ia juga mengatakan bahwa sebagian kecil Dana Desa yang masih tersisa dapat juga digunakan untuk program maskerisasi di desa. Untuk itu, sebagian kecil Dana Desa dapat digunakan untuk pengadaan masker yang diberikan kepada masyarakat miskin di desa.
Meski demikian, ia juga mendorong masyarakat desa yang mampu secara ekonomi untuk dapat bekerja sama dan bergotong royong membantu pengadaan masker untuk masyarakat miskin di desa.
“Yang harus kita lakukan terkait desa aman COVID-19 anggap saja Rp1-2 triliun dari Rp36,4 triliun Dana Desa yang masih tersisa untuk masker, itu sudah banyak. Berarti masih sekitar Rp35 triliun, ini fokus untuk PKTD,” demikian Abdul Halim Iskandar.
Baca juga: Mendes PDTT: Padat Karya Tunai Desa fokus perkuat ketahanan pangan
Baca juga: Lawan COVID-19, skema PKTD diharap perkuat ekonomi masyarakat
Baca juga: Mendes: Padat Karya Tunai Desa bantu turunkan kemiskinan di desa
Baca juga: Kemendes PDTT dorong PKTD masuk APBDes hadapi dampak COVID-19
Pewarta: Katriana
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
