Menkeu: Belanja negara instrumen efektif dorong pertumbuhan ekonomi

1 September 2020 15:58 WIB

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menerima tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap RUU APBN tahun 2021 beserta nota keuangannya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

Belanja negara yang efektif dan efisien sesuai skala prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terukur, terarah, dan akuntabel

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja negara tahun 2021 yang dialokasikan sebesar Rp2.747,5 triliun akan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian tumbuh 4,5 persen sampai 5,5 persen.

“Belanja negara yang efektif dan efisien sesuai skala prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terukur, terarah, dan akuntabel,” katanya di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani mengatakan pembangunan ekonomi akan diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, dan pariwisata.

Hal itu sejalan dengan RAPBN 2021 yang disusun sebagai instrumen countercyclical untuk pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan mengembalikan kepada jalur pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Sri Mulyani menuturkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada tahun depan maka pemerintah melakukan reformasi penganggaran yaitu melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

“Itu dilakukan dengan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program Kementerian/Lembaga (K/L),” ujarnya.

Itu bertujuan agar program K/L lebih terintegrasi dan bersifat lintas, mendorong efektivitas pembangunan nasional, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L, penajaman rumusan program, serta harmonis antara belanja pusat maupun daerah.

Perbaikan pengelolaan fiskal lainnya adalah dengan terus meningkatkan efisiensi belanja operasional K/L dan Pemda agar menyesuaikan dengan kondisi pola kerja yang baru berdasarkan pengalaman pada 2020.

Sri Mulyani berharap melalui langkah-langkah perbaikan tersebut dapat meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja untuk diarahkan pada belanja yang produktif.

“Digunakan dalam rangka mendukung reformasi kesehatan, peningkatan kualitas SDM, pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan,” jelasnya.

Baca juga: Sri Mulyani catat belanja negara hingga Juli 2020 tumbuh 1,3 persen
Baca juga: Pemerintah diminta kucurkan belanja negara ekstrem agar lompati krisis
Baca juga: Sri Mulyani: Pendapatan negara hingga Juli 2020 capai Rp922,2 triliun