Anggota DPR ingatkan bansos beras agar tidak jadi "beras mumet"

3 September 2020 19:37 WIB

Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) pada peluncuran bansos beras bagi KPM PKH di Jakarta (ANTARA/HO.Humas Kemensos)

'beras mumet', artinya beras yang dibagi ke masyarakat dibeli oleh pengepul lalu dijual lagi ke Bulog

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra mengingatkan Kementerian Sosial terkait pengawasan Bantuan Sosial Beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak menjadi "beras mumet".

"Bagaimana pengawasan di daerah? Di daerah ada dikenal dengan 'beras mumet', artinya beras yang dibagi ke masyarakat dibeli lagi oleh pengepul lalu dijual kembali ke Bulog," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial di Jakarta, Kamis.

Menanggapi hal tersebut Menteri Sosial Juliari P Batubara mengharapkan adanya pengawasan dari Anggota DPR terutama di daerah pemilihannya agar bansos tepat sasaran.

Baca juga: Komisi VIII DPR dukung rehabilitasi Gedung Kemensos

"Kami juga harapkan pengawasan dari Komisi VIII DPR terkait penyaluran, ketepatan sasaran dan kualitas beras di daerahnya masing-masing," ujar Juliari.

Kemensos bersama Perum Bulog telah meluncurkan bansos beras bagi 10 juta KPM PKH untuk pemenuhan kebutuhan pangan dimasa pandemi COVID-19 pada Selasa (2/9). Setiap KPM akan mendapatkan 15 kg beras kualitas medium selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober mendatang.

Terkait bansos beras tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mempertanyakan mengapa Kemensos tidak menggandeng e-warong (elektronik warung gotong royong) seperti penyaluran Program Sembako, agar dapat membangkitkan ekonomi rakyat.

Baca juga: Realisasi anggaran PEN di Kementerian Sosial capai 65,52 persen

Baca juga: 10 juta KPM PKH dapat 30 kg beras untuk Agustus-September

Mensos menanggapi hal tersebut menyatakan bahwa bansos beras sifatnya temporer yaitu hanya tiga bulan dan guna mengurangi stok beras di gudang Bulog.

"Bansos ini sudah dirapatkan empat bulan lalu. Karena saat itu Bulog menyampaikan kesulitannya harus menyerap beras dari petani, dengan gudang yang penuh itu tidak memungkinkan," ujar Mensos.

Ia menyatakan bansos beras tersebut sebenarnya tidak murni bantuan sosial, tapi untuk mengurangi stok Bulog agar bisa menyerap dengan stok yang baru.

Menurut Juliari, bansos tersebut mendapat perhatian Presiden Joko Widodo dan didukung oleh Menteri Keuangan, maka Kemensos ditugaskan untuk mendesain bansos tersebut.

Baca juga: Komisi VIII DPR minta sosialisasi COVID-19 libatkan tokoh agama