Komisi VIII DPR dukung rehabilitasi Gedung Kemensos

3 September 2020 18:33 WIB

Dokumen: Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos tentang Evaluasi Verifikasi dan Validasi Program Perlindungan dan Penyaluran Bantuan Sosial berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2020). (ANTARA/Katriana)

Kementerian Sosial banyak mengurus bantuan masyarakat, tetapi dirinya sendiri tidak diurus

Komisi VIII DPR RI mendukung rencana Kementerian Sosial merehabilitasi gedung, sarana dan prasarana dari optimalisasi dan realokasi anggaran pengurangan target Program Kartu Sembako.

"Kementerian Sosial ini banyak mengurus bantuan untuk masyarakat, tetapi dirinya sendiri tidak diurus," kata Anggota Komisi VIII DPR Ali Taher dalam rapat kerja dengan Menteri Sosial Juliari Batubara yang diikuti melalui siaran langsung TVR Parlemen di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Realisasi anggaran PEN di Kementerian Sosial capai 65,52 persen

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan sudah berkeliling di beberapa daerah dan melihat sendiri gedung-gedung dan sarana prasarana Kementerian Sosial. Menurut dia, memang banyak yang tidak terlalu terurus.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra juga menyatakan dukungannya untuk menggunakan optimalisasi dan realokasi anggaran pengurangan target Program Kartu Sembako untuk rehabilitasi gedung dan sarana prasarana Kementerian Sosial.

Baca juga: Anggaran belanja Kementerian Sosial Rp92,817 triliun pada 2021

"Pengalaman selama ini, Kementerian Sosial banyak membagi bantuan tetapi lupa dengan dirinya sendiri. Seperti tukang batu, membangun rumah orang lain sementara rumahnya sendiri jelek," tuturnya.

Nanang mengatakan Kementerian Sosial jangan lupa untuk memikirkan sarana dan prasarana miliknya di tengah tugas dan fungsinya menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

"Kementerian Sosial jangan lupa memikirkan dirinya sendiri ke dalam," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid meminta rehabilitasi gedung dan sarana prasarana Kementerian Sosial jangan melupakan aspek keamanan.

Baca juga: 10 juta KPM PKH dapat 30 kg beras untuk Agustus-September

"Penting untuk keamanan, memasang CCTV sehingga kalau ada kejadian bisa diketahui sedini mungkin," katanya.

Kementerian Sosial melakukan optimalisasi anggaran dari pengurangan target Program Kartu Sembako dari 18,8 juta keluarga penerima manfaat menjadi 18,5 juta kartu penerima manfaat dengan efisiensi dana Rp720 miliar.

Optimalisasi anggaran tersebut akan direalokasi kepada unit kerja Sekretariat Jenderal Rp114 miliar yang salah satunya akan digunakan untuk rehabilitasi gedung atau bangunan dan sarana prasarana.

Komisi VIII DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Sosial Juliari Batubara dengan agenda rencana kerja dan anggaran Kementerian Sosial dan isu-isu aktual lainnya.

Baca juga: Kemensos optimistis penyaluran bansos dorong pemulihan ekonomi